Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan warga pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) hampir setiap jam kerja mengantre di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Sidoarjo. Antrean panjang dan berjam-jam ini, salah satunya dipicu minimnya pasokan blangko E KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Hampir setiap hari ada antrean 500 sampai 600 pemohon kami layani. Antrean ini karena banyak yang seharusnya dilayani di kecamatan tapi diarahkan kesini (kabupaten)," terang Sekretatis Dispenduk Capil, Pemkab Sidoarjo, Reddy Kusuma kepada republikjatim.com, Senin (29/10/2018).
Lebih jauh, Reddy menguraikan saat ini ada sebanyak 40.000 pemohon setiap bulan. Sedangkan yang mendapatkan Surat Keterangan (Suket) pengganti E KTP ada 60.000 pemohon. Sedangkan pasokan blangko dari Kemendagri hanya dikirimi 1.500 hingga 2.000 blangko setiap Dispenduk Capil mengajukan permohonan.
"Padahal, saat stok blangko tinggal 300 lembar, kami sudah mensiasatinya dengan pengajuan permohonan blangko tambahan," imbuhnya.
Saat ini, kata Reddy masih ada sekitar 250.000 warga Sidoarjo yang belum melaksanakan rekaman e KTP. Padahal, pihaknya sudah jemput bola dengan melaksanakan perekaman e KTP ke sejumlah Lapas di Sidoarjo. Diantaranya ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Lapas Kelas II A Sidoarjo serta di Lapas kelas I Surabaya di Medaeng. Kegiatan dilaksanakan setiap Sabtu (diluar jam kerja).
"Kami sudah berupaya maksimal. Termasuk menambah loket di kantor Dispenduk Capil Pemkab Sidoarjo. Terlihat antre karena di dalam dan diluar sudah disiapkan layanan terus. Kami juga butuh kantor yang representatif," tegasnya.
Sementara itu, Reddy memastikan pada 31 Desember 2018 harus selesai. Hal ini dijanjikan blangko oleh Kemendagri bakal direalisasikan. Pihaknya menargetkan kalau setiap kecamatan bisa cetak 500 maka akan selesai.
"Yang penting blangko yang dijanjikan Kemendagri direalisasikan. Estimasi kami tuntas semua akhir Desember. Tapi kalau blangko pasokannya hanya 1.500, 2.000 atau 3.000 lembar seperti saat konsultasi ke Kemendagri bersama Komisi A DPRD Sidoarjo, pihaknya tak meyakini target tutas Desember ini selesai," pungkasnya. Waw
