Sidoarjo (republikjatim.com) - Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sidoarjo terpuruk. Termasuk para pedagang pasar. Bahkan, sejumlah pelaku UMKM di kawasan kerajinan kulit tas dan koper di Tanggulangin, Sidoarjo sempat mengibarkan bendera putih tanda menyerah beberapa hari lalu.
Terpuruknya sejumlah UMKM karena pandemi Covid-19 itu, mendorong anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) merasa prihatin. Karena itu, politisi Partai Gerindra ini mendesak Pemkab Sidoarjo mengambil sejumlah kebijakan khusus dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Sidoarjo.
"Misalnya soal pemberian bantuan sosial (bansos) UMKM harus menjadi prioritas. Karena semua UMKM apa pun jenis usahanya pasti sangat terdampak adanya pandemi Covid-19. Kalau perlu Pemkab Sidoarjo memberikan bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya ringan agar membangkitkan pelaku UMKM dan perekonomian," ujar BHS saat mengunjungi Pasar Porong dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional 12 Agustus, Jumat (13/08/2021).
Selain itu, Dewan Penasehat DPW Partai Gerindra Jatim ini mendesak agar dana KUR saat pandemi Covid-19 dicairkan bagi UMKM. Alasannya, UMKM bakal kesulitan melaksanakan (aktifitas) tanpa tambahan bantuan permodalan itu. Jika pelaku UMKM terpaksa meminjam modal ke rentenir, bakal kesulitan mengembalikan permodalan.
"Kalau pinjam di rentenir, mati semua (UMKM). Bunganya terlalu besar yakni masih di atas 22,5 persen. Makanya, Ketua Satgas Covid-19 Sidoarjo (Bupati Sidoarjo) harus memberikan penekanan kepada bank milik Pemkab Sidoarjo maupun bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) segera mengucurkan bantuan KUR untuk UMKM di Sidoarjo. Sekarang ini, terus terang saya sedih. Karena saat saya cek di Pasar Porong, belum ada bansos maupun bantuan dana KUR untuk pedagang yang tergolong sebagai UMKM," desak mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
BHS yang juga Dewan Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini meminta Pemkab Sidoarjo agar memberikan prioritas terhadap para pedagang pasar yang termasuk UMKM, mendapatkan jatah vaksin. Alasannya, pedagang pasar maupun UMKM lain, banyak berinteraksi dengan publik. Terutama para konsumen dan pelanggannya. Apalagi, para pedagang pasar maupun pelaku UMKM kerap melakukan tawar menawar dan sebagainya.
"Semestinya pedagang dan UMKM ini dapat prioritas untuk divaksin. Apalagi, satu pedagang pasar, bisa melayani ribuan pelanggan. Sehingga kalau pedagang itu terpapar Covid-19, maka ribuan pelanggannya juga bisa tertular Covid-19. Vaksin bagi UMKM juga harus berkualitas. Kalau bisa sama dengan yang diberikan ke Tenaga Kesehatan (nakes)," tegas Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini.
Tidak hanya itu, BHS juga berharap Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo terus ikut berjuang untuk UMKM Sidoarjo. Baginya, UMKM itu sebagai ujung tombak perekomian nasional.
"Karena 62 persen perekonomian Indonesia itu ditopang UMKM. Bahkan 97 persen tenaga kerja di Indonesia berada di sektor UMKM," pintahnya.
Sementara Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, M Sujayadi mengaku pihaknya menerima laporan soal banyak warga Sidoarjo yang tidak menerima bansos dari Pemkab Sidoarjo. Termasuk sejumlah pedagang di Pasar Porong itu.
"Semestinya Bansos itu hak semua masyarakat dan tidak perlu pakai syarat hasil tes PCR. Karena anggaranya sudah ada. Bahkan sudah merecofusing anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kalau ada warga yang belum mendapatkan bansos, bisa melapor ke kantor DPC Partai Gerindra Sidoarjo maupun melalui pengurus di tingkat kecamatan dan desa. Kami akan menindaklanjuti aspirasi itu," tandas Sujayadi saat mendampingi BHS blusukan ke Pasar Porong. Hel/Waw
