Sidoarjo (republikjatim.com) - Subandi secara resmi cuti dari jabatannya sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Sebagai kontestan Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo, Subandi akan menjalani masa kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo yang bakal digelar 27 November Tahun 2024 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Muhammad Isa Anshori sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo. Anshori adalah pejabat di Pemprov Jatim yang selama ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jatim.
Subandi mengatakan sebelum menjalani masa cuti kampanye, program-program prioritas Pemkab Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah realisasikan.
"Saya pastikan semua program dari Pemkab Sidoarjo tetap berjalan dengan baik. Betonisasi sudah realisasi hampir 80 persen," ujar Subandi, Selasa (24/09/2024).
Cabup yang berpasangan dengan Cawabup Mimik Idayana ini mengaku pengawasan dan hal teknis lainnya akan diawasi dinas terkait dan Pjs Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori.
"Karena kami ingin, pembangunan dan program berkualitas baik untuk masyarakat Sidoarjo," katanya.
Disamping itu, bantuan dan sidak bedah rumah tetap akan berlanjut, tidak akan berhenti. Karena Subandi hanya cuti sekira 2 bulan.
"Setelah selesai masa kampanye akan kembali menjabat sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Kalau yang bisa ditangani sekarang kita akan selesaikan. Kalau anggaran tidak cukup, kami masukkan di anggaran Tahun 2025 besok," ucapnya.
Sementara Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono berpesan kepada Pjs Bupati/Walikota untuk mengawal proses pembangunan pemerintahan. Selain itu, dimintanya untuk memastikan proses pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik, lancar, adil dan damai.
"Satu lagi, tugas Pjs itu memastikan segala aset, Sumber Daya Manusia (SDM), program yang ada di kabupaten/ kota tidak bersentuhan dengan kepentingan kemenangan Bupati atau Walikota incumbent (petahana) atau pasangan lainnya," pintanya.
Karena itu, Adhy Karyono mewanti-wanti Pjs Bupati/Walikota untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan sampai memihak salah satu pasangan calon Bupati/Walikota.
"Kita harus memperkuat kepastian ASN, TNI, Polri mengedepankan netralitas. Hal itu, menjadi penting karena yang mengawasi bukan hanya pihak kontestan. Tetapi juga masyarakat semua pihak, apakah Pj ini berpihak, apakah Pjs ini ada muatan (politik) dalam memutuskan kebijakan," pungkasnya. Ary/Waw
