Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan pembayaran dan belanja pemerintah. Salah satunya, melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemkab Sidoarjo menggelar Forum Group Discussion ETPD di Hotel Movenpick Surabaya, Selasa (01/10/2024).
Sosialisasi melalui forum grup diskusi ini untuk mengetahui progres dan kendala elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Selain itu, untuk mendapatkan dukungan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi untuk integrasi aplikasi OPD pemungut retribusi.
Dengan aplikasi My Retribusi yang dikelola tim Taskforce Pemkab Sidoarjo dengan server aplikasi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) sebagai koordinator retribusi. Sehingga penerimaan seluruh retribusi dapat dipantau dan dievaluasi satu pintu secara Real Time oleh Kepala Daerah maupun oleh BPPD selaku koordinator pemungut retribusi.
Kegiatan yang dihadiri dan dibuka secara langsung Pjs Bupati Sidoarjo, Dr Muhammad Isa Ansori merupakan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) yang menuntut perubahan transaksi pembayaran dari sistem tunai menjadi nontunai. Atau melalui digital baik pada transaksi pendapatan maupun belanja. ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan serta akuntabel hingga pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dengan adanya elektronifikasi transaksi di Sidoarjo akan terjadi pergeseran terhadap transparansi penerimaan PAD melalui OPD penghasil. Untuk itu, saya meminta hal ini dilakukan dengan baik. Selanjutnya, semua OPD harus terintegrasi dalam kolaborasi teknologi. Saya mengajak semua OPD terkait mempersiapkan talenta digital melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujar Muhammad Isa Anshori.
Selain itu, Isa Anshori berpesan ke depan Pemkab Sidoarjo bisa mandiri dan bisa menghasilkan pajak yang optimal. Dampaknya, pembangunan berjalan lancar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isa Anshori melihat Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi sangat besar pada penerimaan pajak daerah.
"Kami yakin dibawah BPPD Sidoarjo segala macam retribusi dapat dikoordinir dengan baik dan target penerimaan pajak dapat terus tercapai. Semoga kedepan menjadi lebih baik. Semua pekerjaan lebih gerak cepat, lebih detail, lebih hebat serta lebih profesional. Makanya, semua harus kerja keras dan kerja cerdas. Sekaligus berikan output dalam setiap pekerjaan kita, harus optimal dan ada trobosan karena potensi yang ada di Sidoarjo ini sangat luar biasa sekali," tandasnya.
Diketahui saat ini seluruh transaksi belanja Pemkab Sidoarjo dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak menerima dengan cash manajemen sistem CMS. Bahkan, untuk pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dilakukan elektronifikasi dan digitalisasi secara bertahap sejak Tahun 2018 dan sudah sepenuhnya digital Tahun 2022 kemarin.
Sedangkan digitalisasi retribusi dan kolaborasi seluruh OPD pemungut retribusi melalui pembangunan aplikasi My Retribusi dimulai sejak Tahun 2023. Komitmen Pemkab Sidoarjo dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan membentuk tim Taksforce dalam mempercepat dan perluasan digitalisasi daerah. Ary/Waw
