Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo kedatangan dr Tirta Mandira Hudhi, Jumat (05/02/2021). Tirta merupakan dokter sekaligus influencer. Dalam kunjungannya, dokter lulusan UGM ini menyampaikan aspirasi para tenaga kesehatan (Nakes) ke Pemkab Sidoarjo.
"Harus ada evaluasi PPKM, program vaksinasi dan penanganan Covid-19 di Sidoarjo," ujar dr Tirta Mandira Hudhi, Jumat (05/02/2021) di sela acara di Pendopo Delta Wibawa.
Tirta menilai masalah Covid-19 tidak hanya fokus di wilayah Jakarta. Akan tetapi juga di daerah lainnya. Sidoarjo terbilang kota industri dan UKM. Gara-gara pandemi, sektor ekonomi tentu berpengaruh. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus sejalan beriringan dengan penanganan Covid-19.
"Makanya penerapan protokol kesehatan di kawasan industri harus diperketat," pintahnya.
Bagi Tirta selama satu tahun terakhir ini, sebaran Covid-19 sudah mencapai klaster perusahaan dan perkantoran. Hal itu sangat tidak diinginkan di masa yang akan datang karena berdampak pada ekonomi masyarakat. Selain pengetatan prokes, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini terbilang tidak efektif.
"Bapak Presiden RI (Jokowi) bilang sendiri tidak efektif (PPKM) itu. Solusinya PPKM harus mulai dilakukan secara mikro. Disiplin kepatuhan protokol kesehatan wajib terpantau di setiap kecamatan. Bahkan desa/kelurahan hingga RT dan RW. Baik itu pakai masker, jaga jarak maupun cuci tangan," tegasnya.
Terkait penanganan Covid-19, Tirta berharap kepala negara dapat membuat kebijakan tepat. Alangkah baiknya, kebijakan itu dikembalikan kepada masing-masing kepala daerah dalam membuat formulasi kebijakan untuk memutus mata rantai Covid-19.
"Saya beri contoh, di Jateng punya inovasi Gerakan di rumah saja. Bogor berlakukan sistem ganjil genap. Ada juga usulan dari anggota DPR untuk menerapkan lockdown di waktu weekend," ungkapnya.
Sementara Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengaku penanganan Covid-19 di Kota Delta sudah berjalan maksimal. Mulai dari penindakan disiplin di tingkat perorangan, usaha hingga industri. Menurutnya, tindakan disiplin yang belum dilakukan adalah skala komunitas.
"Di kampung-kampung juga perlu ditegakkan disiplin," ungkapnya.
Di tingkat RT dan RW misalnya, kata Hudiyono banyak masyarakat lalu lalang seenaknya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Yakni tidak mengenakan masker. Hal itu harus ditekankan agar kesadaran masyarakat terhadap disiplin pakai masker semakin tinggi.
"Kalau perlu ada sanksi PPKM skala mikro. Tapi, pemberlakuan PPKM skala mikro tak bisa langsung, pihaknya akan memberi sosialisasi terlebih dahulu. Tujuannya agar masyarakat tahu akan adanya peraturan baru. Sampai saat ini, hasil operasi yustisi disiplin protokol kesehatan sudah mencapai Rp 2 miliar. Semuanya masuk Kasda," tandasnya. Hel/Waw
