Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor mengungkapkan keprihatinannya saat menerima laporan ada keluarga pra sejahtera yang tiba-tiba tidak mendapatkan kembali bantuan perlindungan sosial. Padahal, biasanya rutin menerima bantuan itu dari pemerintah pusat.
Menyikap hal itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memastikan jangan sampai ada keluarga pra sejahtera di Sidoarjo yang tidak tersentuh mendapat bantuan dari pemerintah itu. Pihaknya meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo jika mendapati ada keluarga yang membutuhkan bantuan itu.
Rasa prihatin itu disampaikan Gus Muhdlor di sela-sela menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 tahap 3 di lima desa di Kecamatan Tanggilangin. Kelima desa itu yakni Desa Ngaban, Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari dan Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Kamis (15/06/2023).
Menurut Gus Muhdlor bantuan dari pemerintah pusat ini sangat diharapkan keluarga pra sejahtera. Seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Total jumlah penerima bantuan sosial beras se Kecamatan Tanggulangin sebanyak 3.832 penerima.
Dalam kegiatan di Kecamatan Tanggulangin, bupati muda ini mengecek langsung masyarakat penerima bantuan. Dirinya menanyakan langsung warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Ini untuk memastikan bantuan yang diterimanya selama ini lancar, apa tersendat atau ada kendala?
"Yang antara kedunya (PKH maupan BPNT) mboten mudun blas jenengan angkat tangan? Kalau tidak turun, itu kadang nama di KTP invalid. Mungkin ejaan namanya tidak sesuai dengan penulisannya," tanya Gus Muhdlor kepada warga yang pagi itu menerima bantuan pangan.
Gus Muhdlor menjelaskan ada berbagai faktor penerima manfaat bantuan perlindungan sosial tidak lagi memperolehnya. Salah satunya, mereka memperoleh dua program bantuan sekaligus dari pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu kuatir. Dirinya memastikan masyarakat dapat menerima bantuan kembali meski hanya dari satu program bantuan.
"Sekarang ada kebijakan kalau tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan sekaligus, tahun ini dijadikan satu. Entah itu dapat bantuan dari PKH atau BPNT saja," ungkap Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Namun ada juga masyarakat penerima manfaat yang belum menerima kembali bantuan itu. Untuk itu, Gus Muhdlor meminta Kaur Kesra Desa dapat melakukan pendataan kembali. Siapa saja yang tidak lagi menerima bantuan itu. Dari data itu Pemkab Sidoarjo akan mengajukan kembali bantuan tersebut.
"Kulo niku sak aken, biasane wong nggak duwe niku ngenten-ngenteni bantuan kok gak metu-metu (saya ini sedih, biasanya orang tidak mampu itu selalu mengharapkan bantuan yang biasanya ditunggu-tunggu biasanya tetapi saat ini tidak keluar-keluar)," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Gus Muhdlor juga mewanti-wanti warga penerima bantuan agar menjaga undangan penerima bantuan pangan itu. Pasalnya, terdapat barcode konfirmasi penerima pada undangan penerima bantuan yang dapat disalahgunakan orang lain. Karena itu, dirinya meminta warga penerima bantuan untuk tidak menyerahkan undangan ke orang lain. Serahkan kepada petugas penyaluran bantuan. Seperti ke tenaga SLRT yang tersebar di setiap desa.
"Alhamdulilllah di Sidoarjo tidak ada kasus seperti ini (penyalahgunaan undangan penerima bantuan). Jadi bapak ibu penting undangan ini di simpan yang benar, kasihkan kepada petugas penyalur bantuan," pintanya.
Gus Muhdlor juga meminta kepedulian masyarakat kepada sesamanya. Segera laporkan jika mengetahui warga tidak mampu yang membutuhkan uluran tangan. Pemerintah desa akan turun langsung. Gus Muhdlor ingin pemerintah hadir bagi seluruh warga Sidoarjo. Terutama, terhadap warga kurang mampu.
"Kalau ada warga lebih susah daripada jenengan (penerima bantuan hari ini), tidak mendapat bantuan apapun segera lapor ke desa, nanti Baznas Sidoarjo atau lainnya yang akan memberi bantuan," jelasnya.
Gus Muhdlor juga meminta masyarakat juga melapor jika menjumpai masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam hidupnya. Masyarakat yang sudah tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Hidupnya sendiri tanpa sanak saudara. Pemkab Sidoarjo akan hadir bagi warga Sidoarjo yang seperti ini. Program makanan gratis akan disalurkan. Makan pagi dan sore akan dijamin Pemkab Sidoarjo.
"Kalau ada warga Ngaban, dikasih beras tidak mampu memasak, dikasi uang tidak mampu membelanjakan, istri tidak ada, anak tidak ada, saudara juga tidak ada dan hidupnya sendirian, jenengan lapor Kaur Kesra. Nanti pagi akan diantarkan nasi, sore juga akan diantarkan nasi," papar putra KH Agoes Ali Masyhuri ini.
Gus Muhdlor juga menyampaikan kepada masyarakat tidak mampu untuk tidak takut berobat ke RSUD jika hanya karena masalah biaya. Pemkab Sidoarjo akan menjamin kesehatan bagi masyarakat miskin. Cukup berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, masyarakat dapat berobat ke RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sidoarjo Barat.
"Sekarang jangan takut lagi pergi ke rumah sakit karena alasan tidak punya biaya. Pergi ke Pak RT, bilang ke Pak Kades minta surat keterangan tidak mampu, langsung bisa masuk ke RSUD Sidoarjo apa RSUD Krian," tandasnya.
Penyerahan bantuan pangan ini, selain di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangi juga dilakukan di Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno serta Desa Kedensari dan Desa Kludan. Hel/Waw
