Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong sejumlah bank pengelola program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan bantuan permodalan untuk Kampung Tahu dan Tempe, Dusun Kedungboto, Desa/Kecamatan Taman, Sidoarjo. Hal ini, lantaran para pemilik UMKM tahu dan tempe itu, selama bertahun-tahun usahanya ini tidak ada yang pernah mendapatkan bantuan permodalan murah baik dari bank maupun Pemkab Sidoarjo.
"Puluhan pengusaha tahu dan tempe di kampung ini rata-rata mereka kesulitan permodalan. Bahkan program kredit bunga murah KUR belum ada yang merasakan manfaatnya. Harusnya KUR sudah membantu permodalan UMKM disini. Kalau dapat bantuan KUR, kami yakin pertumbuhan usaha mereka cepat berkembang," ujar BHS kepada republikjatim.com, Selasa (28/07/2020).
Selama ini, lanjut mantan anggota DPR RI periode 2014 - 2019 ini, UMKM jumlahnya cukup besar. Bahkan mampu memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar yakni mencapai 50 sampai 60 persen. Termasuk pendapatan nasional dari sektor UMKM mencapai 60 persen juga dari para produsen tahu dan tempe ini.
"Lebih hebat lagi kontribusi tenaga kerja (lapangan kerja) secara nasional terbesar dari sektor UMKM yakni mencapai 96 persen dari tenaga kerja Indonesia. Di Sidoarjo juga begitu, mencapai 92 - 95 persen tenaga kerja dari sektor UMKM dengan jumlah sekitar 216.000 UMKM. Ini harus saya perhatikan kalau diliamanahi jadi Bupati Sidoarjo," imbuhnya.
Persoalan lain, kata Alumnus ITS Surabaya ini produksi tahu Taman ini belum dilengkapi (memiliki) identitas berupa merek. Padahal, para produsen tahu dan tempe ini juga berharap ada merek dari hasil produksinya. Apalagi, tahu dan tempe yang diproduksi di Taman ini, tidak hanya melayani konsumen di Sidoarjo saja, akan tetapi juga melayani permintaan sejumlah pasar di Surabaya.
"Ini artinya tahu produksi UMKM Sidoarjo ini memiliki rasa enak dan kualitas bagus. Makanya, ini perlu dibuat merek tersendiri agar punya identitas seperti Tahu Kediri dan lainnya," tegasnya.
Selain itu, puluhan produsen tahu dan tempe ini membutuhkan bimbingan manajemen pengembangan usahanya. Selama ini, pengakuan para produsen belum ada perwakilan pemerintah daerah Sidoarjo atau dinas terkait UMKM yang intens datang dan memberikan bimbingan.
"Mereka (UMKM) butuh bimbingan mulai produksi hingga pemasaran, baik pemasaran online maupun offline. Kalau terus dibimbing geliat UMKM semakin menggeliat dan perekonomian rakyat juga menggeliat. Sehingga pertumbuhan ekonomi naik tajam. Itu yang saya harapkan," ungkapnya.
Saat berkunjung itu, BHS juga mendapatkan keluhan soal infrastruktur akses jalan. Selama ini, akses jalan menuju industri rumahan itu hasil swadaya warga. Yakni dengan membuat akses jalan sendiri agar memudahkan distribusi bahan dan hasil produksi.
"Membangun infrastruktur (jalan) ini bukan tugas warga. Infrastruktur harus dibangun pemerintah karena rakyat sudah membayar pajak. Tugas pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo harus hadir agar tidak ada kesulitan merealisasikan harapan warga. Termasuk lampu penerangan. Harusnya ada peneragan agar saat malam hari mereka tetap merasa tenang, aman dan nyaman," pintahnya.
Sementara salah seorang produsen tahu, Sulistyowati mengaku dalam sehari memproduksi 8 kuintal kedelai untuk membuat tahu. Hasil produksi tahu itu untuk memenuhi permintaan pasar Sidoarjo dan Surabaya. Usahanya ini sudah berjalan sejak 20 tahun terakhir dengan mempekerjakan 13 karyawan.
"Kendala utamanya selain permodalan adalah bahan kayu bakar sering langkah dan harga kedelai yang tidak stabil dan cenderung naik," tandasnya. Hel/Waw
