Sidoarjo (republikjatim.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengikuti Peluncuran Tahapan Pemilu Serentak 2024 secara live (daring) bersama KPU RI di hall lantai dua KPU Sidoarjo, Selasa (14/06/2022) malam.
Dalam acara itu, hadir Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Usman, Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid, Kepala Bakesbangpol Mustain, anggota Polresta Sidoarjo, Kodim 0816, anggota partai politik peserta Pemilu dan anggota KPU Sidoarjo.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Peluncuran tahapan itu, secara simbolis ditandai penekanan sirene oleh seluruh anggota KPU RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Ketua DKPP Muhammad.
Pemilu 2024 sesuai peraturan perundang-undangan dimulai sejak 20 bulan dari hari pencoblosan. Hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Artinya tahapan awal dari pemilu mulai 14 Juni 2022.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, M Iskak mengatakan peluncuran tahapan Pemilu 2024 digelar serentak pada hari ini. Meski demikian, dalam waktu dekat Agustus 2022 akan dilakukan pendaftaran partai politik. Selanjutnya, dilakukan verifikasi partai politik.
"Insyaallah bulan Desember kita sudah menetapkan partai politik peserta Pemilu," ujar M Iskak kepada republikjatim.com, Selasa (14/06/2022) malam.
Disinggung soal perubahan Dapil, untuk Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi pihaknya mengakui masih tetap. Akan tetapi untuk Dapil DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa mengalami perubahan atau bisa jadi tetap seperti sebelumnya.
"Nanti akan bahas ulang lagi bersama-sama perubahan Dapil Kabupaten bisa terjadi dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kondisi masyarakat. Termasuk bersama partai politik dan stakeholder yang ada," ungkapnya.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
Sementara kata Iskak, anggaran Pilkada nanti kemungkinan besar pada 24 November 2024 akan ditetapkan senilai Rp 101 miliar.
"Anggaran terbesar 60 persen lebih digunakan untuk tim adhok. Yakni honor mulai PPK, PPS dan KPPS dan lainnya," tandasnya. Zak/Waw
Editor : Redaksi