Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) resmi mendapat rekomendasi (rekom) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Dengan mendapat rekomendasi Partai Gerindra yang meraih 7 kursi di DPRD Sidoarjo, maka bisa dipastikan BHS menjadi Bacabup Sidoarjo yang siap melenggang untuk bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 9 Desember 2020 mendatang.
Apalagi, BHS juga sudah mendapatkan penetapan dari Partai Golkar (4 kursi), Partai Demokrat (2 kursi) dan PPP (1 kursi). Selain itu, rencananya juga bakal mendapat dukungan 1 partai lagi yang mendapatkan 4 kursi di DPRD Sidoarjo.
"Surat rekom ini diberikan langsung oleh Sekjend DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Rabu (22/07/2020) sekitar pukul 16.17 WIB di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta," terang BHS kepada republikjatim.com, Kamis (23/07/2020) di Media Center BHS JL Diponegoro, Sidoarjo.
BHS mengaku dalam waktu dekat dirinya juga bakal mendapatkan rekomendasi resmi dari 3 partai yang bakal mengusungnya. Diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat dan PPP. Serta rencananya bakal disusul satu partai lainnya dengan jumlah total mengantongi 18 kursi di legislatif Sidoarjo.
"Kalau sinyal semua partai positif maka modal kita sudah ada 18 kursi. Koalisi itu mencakup koalisi nasionalis - religius dan religius - nasionalis," imbuhnya.
Sesuai mendapat rekomendasi itu, kini mantan anggota DPR RI ini bakal menyiapkan nama Bakal Calon Wakil Bupati (Bacabup). Rencananya, pihaknya bakal menggandeng Bacawabup berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) atau warga Nahdliyyin. Baik itu dari kalangan anggota dewan (politisi), Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari kalangan pengusaha maupun ulama.
"Untuk menyiapkan Bacawabup yang baik dan tepat serta diharapkan warga Sidoarjo kami melaksanakan survei dengan menggunakan 3 lembaga survei. Dalam waktu dekat hasil survei dan riset itu bakal segera keluar. Ada 17 nama Bacawabup yang sekarang mengerucut tinggal dua nama saja," urainya.
Selain berlatar belakang NU, lanjut Alumnus ITS Surabaya ini, Bacawabup itu harus memiliki elektabilitas, kapabilitas dan aksetabilitas tinggi. Menurutnya jika dihitung secara ranking, Bacawabup yang akan dipilihnya bersama sejumlah partai pengusung itu minimal memiliki ranking 1 sampai 4. Bahkan memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan mengenal serta mumpuni dalam persoalan pembangunan di Sidoarjo.
"Kalau tidak mengenal dan memahami persoalan Sidoarjo maka susah untuk diajak kerjasama. Tentu juga memiliki visi-misi yang sama dengan Bacabupnya. Termasuk berkarakter dan bersikap bagus. Saat ini masyarakat menginginkan pemimpin yang jujur, bersih dan tidak pernah terlibat dalam permasalahan apa pun. Tentu juga mau bekerja keras untuk membangun Sidoarjo," tegasnya.
Bagi pengusaha transportasi laut yang sukses ini, dirinya menginginkan wakil yang terbaik. Menurutnya wakil terbaik itu tentunya yang diharapkan masyarakat. Karena dirinya tidak mau menghianati rakyat Sidoarjo.
"Karena itu, wakil ini harus mampu mengimbangi apa yang saya kerjakan (lakukan). Sebelum diputuskan wakil itu, semua akan dibicarakan terlebih dahulu bersama seluruh partai koalisi," ungkapnya.
Setelah mendapatkan rekomendasi itu, BHS bakal tetap bekerja keras dengan terjun ke berbagai desa dan menemui masyarakat Sidoarjo. Hal itu menjadi bagian dari upayanya mencari tahu pokok persoalan dan permasalahan yang ada di lapisan bawah. Berbagai persoalan itu bakal diselesaikan dalam program jangka pendek 100 hari kerja dan 1 tahun, jangka menengah 3 tahun dan jangka panjang 5 tahun harus selesai.
"Setelah mendapat rekom saya akan bekerja lebih keras lagi. Karena tujuan utama saya membangun Sidoarjo yang kaya akan berbagai potensi alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu," jelasnya.
Sementara saat ditanya soal soliditas DPC Partai Gerindra Sidoarjo lantaran ada beberapa kader yang juga ingin mendapatkan rekom Partai Gerindra, BHS menyatakan komunikasi dirinya selama ini sangat baik dengan DPC maupun DPD Partai Gerindra. Menurutnya, partai besutan Prabowo Subianto ini adalah partai yang solid.
"Kalau ada satu dua atau bahkan empat kader berebut surat rekom itu merupakan dinamika politik. Tapi, kalau sudah turun rekom maka semua kader wajib mendukung karena itu amanah dan perintah partai," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi