Sidoarjo (republikjatim.com) - Iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan tren positif. Hingga Triwulan II 2026, realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo telah menembus angka Rp 7,7 triliun atau setara dengan 49,51 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 15,7 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Sidoarjo, Ridho Prasetyo menyatakan capaian ini menandakan proses realisasi investasi masih berada di jalur yang benar (on the track).
Baca juga: Berakhir Duka, Remaja Mojokerto Tercebur Bersama Motor di Sungai Rolak 9 Ditemukan Sudah Meninggal
"Meskipun dibandingkan periode yang sama pada 2025 ada selisih sedikit sekitar Rp 157 miliar, posisi kita saat ini masih sangat aman dan on the track. Kami optimis target Rp 15,7 triliun di akhir tahun 2026 dapat tercapai," ujar Ridho Prasetyo kepada republikjatim.com, Selasa (18/08/2026).
Penyumbang terbesar realisasi investasi Sidoarjo pada pertengahan tahun ini didominasi oleh sektor konstruksi skala besar. Beberapa proyek konstruksi yang masuk tahun lalu, kini mulai bergerak ke tahap beroperasi.
"Kami tetap berharap nilai investasi tetap akan semakin mendongkrak angka pencapaian target di operasional investasi pada Triwulan III dan IV hingga akhir tahun besok," pinta Ridho yang juga mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo ini.
Sebagai perbandingan, target investasi Renstra tahun 2026 ini naik signifikan dibanding target awal 2025 yang berada di angka Rp 15,2 triliun (naik sekitar Rp 500 miliar).serta realisasi perubahan 2025 yang mencapai Rp 15,68 triliun.
Meski menunjukkan tren positif, Ridho tidak menampik adanya tantangan di lapangan. Terutama, terkait regulasi lahan sawah dilindungi (LSD) dan kebijakan pemanfaatan tanah berkelanjutan dari pemerintah nasional.
"Kebijakan ini, masih dalam proses pengajuan penyelesaian agar kepastian hukum bagi investor baru semakin jelas," tegasnya.
Selain itu, terdapat potensi nilai ekonomi besar yang belum tercatat sebagai angka investasi daerah, seperti program pengembangan daerah (KDMP) bernilai antara Rp 1,7 miliar hingga Rp 2 miliar. Maka tercapai proyek pusat bernilai Rp 800 miliar yang penganggarannya ditangani langsung oleh pusat.
"Untuk memunculkan investasi baru secara maksimal, kendala regulasi nasional ini harus clear terlebih dahulu. Kami terus mengawal agar Triwulan III dan IV bisa terpacu maksimal. Karena khusus program KDKMP itu investasinya hanya tercatat tidak bisa masuk dalam laporan karena menggunakan anggaran pusat," pungkas Ridho yang juga mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo ini. Ary/Waw
Editor : Redaksi