Sidoarjo (republikjatim.com) - Kabar segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan nasib di kawasan Car Free Day (CFD) Alun-Alun Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Subandi secara tegas meminta paguyuban pedagang untuk menurunkan nilai pungutan lapak dari yang semula Rp 15.000 - Rp 20.000 menjadi hanya Rp 5.000 saja per kegiatan.
Langkah ini ditegaskan Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (01/10/2026). Subandi mengingatkan kawasan CFD sejatinya difungsikan sebagai ruang publik, bukan arena mencari keuntungan bisnis semata.
"Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan. Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," ujar Subandi.
Dalam skema baru yang diusulkan Pemkab Sidoarjo, mengalokasi tarif Rp 5.000 itu dibagi secara rinci dan proporsional. Rinciannya Rp 2.000 dialokasikan untuk operasional paguyuban pedagang dan Rp 3.000 disalurkan khusus untuk mendukung pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah.
Sebelumnya, perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) membeberkan iuran Rp 15.000 - Rp 20.000 yang ditarik selama ini difungsikan untuk kebersihan, pengelolaan sampah hingga dana sosial (santunan anggota sakit atau meninggal dunia).
"Pemkab Sidoarjo menilai angka itu, perlu disesuaikan agar tidak memberatkan modal harian pedagang kecil,'' tegas Subandi.
Kebijakan penurunan iuran ini juga diimbangi dengan evaluasi ketat terkait dampak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo mencatat, magnet CFD Sidoarjo mampu menyedot hingga 18.030 pengunjung dalam sekali gelaran.
Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono mengungkapkan membludaknya pengunjung menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, kebersihan kawasan ditopang 44 personel yang tersebar di 20 titik Alun-Alun dan 24 titik area sekitar, dibantu armada 4 unit dump truck.
"Terkait sampah, kami mengarahkan penanganan ke TPS3R terdekat. Contohnya di TPS Cemengbakalan dengan biaya pengelolaan Rp 5.000 untuk sampah yang sudah diolah," ungkap Arif Mulyono.
Untuk mencegah membludaknya jumlah pedagang yang memicu kerusakan lingkungan, DLHK Pemkab Sidoarjo turut menyurati Dinas Koperasi dan UMK Sidoarjo untuk memberlakukan pembatasan serta sistem karcis bagi para pedagang.
Tingginya antusiasme warga dan menjamurnya lapak rupanya berdampak langsung pada fasilitas kota. Evaluasi Pemkab Sidoarjo mencatat kerugian akibat kerusakan fasilitas umum (fasum) selama CFD mencapai Rp 36,6 juta. Kerusakan tersebut meliputi median Jalan Ahmad Yani Rp 28,5 juta, median Jalan Gubernur Suryo Rp 8,1 juta dan kerusakan dan kondisi overload pada fasilitas toilet umum.
"Saat ini, petugas telah memasang garis polisi (police line) di area median jalan untuk mengamankan tanaman dari pijakan pengunjung maupun area lapak," tandasnya.
Selain soal iuran dan kebersihan, para pedagang yang diwakili Pedalindo menyuarakan nasib mereka menjelang bulan Ramadan. Selama ini, kegiatan CFD dihentikan total saat puasa. Solusi pengalihan lokasi ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun lalu dinilai kurang efektif karena sepinya pembeli dibanding area Alun-Alun Sidoarjo.
"Para pedagang berharap Pemkab Sidoarjo memberikan jalan keluar yang lebih strategis agar dapur UMKM tetap ngebul selama bulan suci Ramadhan," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
