Percepat dan Perluas Transaksi Digital, Pemkab Sidoarjo Segera Terapkan Pembayaran QRIS Tap di Pasar dan OPD

republikjatim.com
HTM - Bupati Sidoarjo Subandi bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Senin (06/04/2026).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo memperkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tim Percepatan dan Perluasan 
Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo terus berinovasi untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD. Hasilnya, Tahun 2025 kemarin TP2DD Kabupaten 
Sidoarjo mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

TP2DD Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai TP2DD terbaik III Wilayah Jawa-Bali. Tahun 2026 ini komitmen terhadap ETPD diwujudkan dengan rencana penerapan QRIS Tap di setiap transaksi keuangan. Mode transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai ini lebih cepat, praktis dan aman. 

Baca juga: Sinyal Kuat Regenerasi dan Perwakilan Kaum Muda, Nama Rizza Ali Faizin Menguat di Bursa Ketua DPC PKB Sidoarjo

QRIS Tap akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai atau scan barcode melalui kamera ponsel. Transaksi pembayaran cukup dengan menempelkan 
HP ke mesin EDC (pembaca contactless).

TP2DD Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Senin (06/04/2026). Kegiatan itu digunakan untuk mengevaluasi Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan pengisian Championship TP2DD 2026. 

Selain itu, kegiatan yang dibuka Bupati Sidoarjo, Subandi ini juga digunakan untuk mensosialisasikan pemanfaatan QRIS Tap. 

Analis Kebijakan Ahli Muda serta Analis Perekonomian dari Kementerian Koordinator Bidang perekonomian
dihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan itu. Selain itu, juga dihadirkan 
narasumber dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan forum HLM ini bukanlah sekadar rapat 
koordinasi rutin saja. Namun menjadi forum strategis di tingkat pimpinan untuk menyamakan langkah, membongkar sumbatan yang ada dan mengeksekusi komitmen bersama terhadap ETPD. 

"Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita secara terukur," ujar Subandi.

Baca juga: Empat Loyalis Diusulkan, Sekjen : PKB Cari Figur Ketua yang ‘Mengurusi’ Partai dan Rakyat Bukan ‘Jadi Urusan’

Karena itu, Subandi mengapresiasi kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang berhasil menduduki peringkat ke 3 TP2DD Terbaik wilayah Jawa-Bali. Selain itu, inovasi pembayaran retribusi secara non tunai milik Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke 3 nasional oleh Menko Bidang Perekonomian 
RI. 

"Kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo itu, mampu menaikkan ETPD Kabupaten
Sidoarjo menjadi 99,5 persen. Angka itu, menjadi yang tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester 2 Tahun 2025. Pencapaian ini, buah dari kerja keras saudara-saudara sekalian, anggota Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidoarjo," ungkap Subandi.

Subandi bakal terus mendorong implementasi ETPD di Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta transaksi keuangan secara digital dapat dilakukan diberbagai sektor. Baik disektor perdagangan maupun kesehatan. Subandi yakin dengan percepatan 
dan perluasan transaksi keuangan digital akan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar yang ada. Buatkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan HP bisa melakukan pembayaran non tunai," pintanya.

Baca juga: Muscab di Tengah 'Turbulensi', Sekjen DPP PKB Minta Sidoarjo Jadi Laboratorium Kemenangan Bagi Daerah Lain

Sementara Sekda Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD Kabupaten Sidoarjo mengatakan komitmen implementasi ETPD akan dikuatkan melalui penerapan QRIS Tap. Semua OPD diharapkan segera menerapkan QRIS Tap dalam meningkatkan PAD maupun belanja daerah. Menurutnya, hal itu tidaklah sulit bagi semua OPD. 

"Non tunai (pembayaran) ini terbukti liner dengan pembangunan - pembangunan yang lain. Terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk 
kabupaten dengan angka 83,35," katanya.

Fenny menyampaikan saat ini pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo tertinggi se-Jawa Timur. Capain tersebut juga tercatat sebagai yang tertinggi ke 4 Nasional. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari digitalisasi daerah. Pemkab Sidoarjo juga melibatkan infrastruktur perbankan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

"Kita juga memiliki pondasi infrastruktur digital yang matang yang siap mendukung implementasi berbagai jenis transaksi digital," tandasnya. Ary/Waw

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru