Desak Revitalisasi, Komisi C DPRD Sidoarjo Soroti Kondisi Pasar Ikan di Kota Delta dan Sedati yang Kumuh

republikjatim.com
HEARING - Pimpinan dan anggota Komisi C menggelar hearing evaluasi bersama Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo di ruang rapat DPRD Sidoarjo membahas soal kondisi Pasar Ikan di Sidoarjo Kota dan Sedati yang kumuh, Jumat (30/01/2026).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan sejumlah dinas terkait lainnya. Rapat itu sebagai evaluasi kerja bagian dari evaluasi kinerja Tahun 2025 kemarin.

Jika sebelumnya, Komisi C DPRD Sidoarjo memanggil Dinas P2CKTR dan Dinas PUBM dan SDA, kali ini Komisi C DPRD Sidoarjo mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo, Jumat (30/01/2026).

Baca juga: Masuk Agenda Wisata, Sedengan Mijen Krian Sedekah Tumpeng Tempe Raksasa Tarik Wisatawan Jadi Rebutan Warga

Dalam hearing bersama Dinas Perikanan itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo. Salah satu isu utama yang dibahas kondisi depo Pasar Ikan, khususnya di kawasan JL Raya Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Abud Asyirofi mengatakan kondisi Pasar Ikan di JL Raya Lingkar Timur kurang layak untuk aktivitas jual beli. Menurutnya, kondisi Pasar Ikan saat ini dalam kondisi kumuh, becek serta menimbulkan bau tidak sedap. Bahkan, saat ini, perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan serius.

"Kondisi Pasar Ikan di Lingkar Timur, kondisinya saat ini harus segera dibenahi agar menjadi tempat yang layak untuk proses jual beli. Karena  kebutuhan ikan sangat penting dalam jumlah besar saat ini. Terutama, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah," ujar M Abud Asyirofi, Jumat (30/01/2026).

Selain itu, politisi muda PKB yang akrab disapa Abud ini meminta Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo juga menata ulang Pasar Ikan Hias di Sidoarjo. Hal ini, karena ada dugaan dan laporan kerap dijadikan tempat mesum karena kurang perhatian.

"Pasar ikan hias itu harus dibenahi lupa, agar kembali seperti semula manfaat pembangunan Pasar Ikan Hias itu," pintanya.

Dalam hearing itu, dihadiri Ketua Komisi C Choirul Hidayat, Sekretaris Ainun Jariyah, Wakil Ketua Anang Siswandoko dan beberapa anggota lainnya. Diantaranya Vike Widya Asroni, Muh Zakaria Dimas Pratama, Emir Firdaus, M Abud Asyroofi dan M Rojik. Mereka juga menyoroti perlunya perhatian serius terhadap pasar ikan, baik di wilayah Kecamatan Sedati maupun di wilayah Kecamatan Sidoarjo Kota.

Baca juga: Ribuan Warga Antusias Car Free Day Perdana di JL Ahmad Yani Bersamaan Warga Penasaran Wajah Alun - Alun Sidoarjo

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko meminta Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo meninjau langsung kondisi pasar ikan sekaligus mengevaluasi rencana penataan atau grand design pasar ikan. Sementara anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Vike Widya Asroni menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sisa sisik ikan.

"Pengelolaan itu, agar tidak dibuang sembarangan dan menyebabkan bau busuk menyengat yang menggangu proses jual beli di pasar itu," urainya.

Sedangkan anggota Komisi C lainnya, Emir Firdaus mendorong adanya perhatian lebih terhadap pasar ikan di Sedati melalui kerja sama dengan TNI AL sebagai pemilik lahan. Sedangkan M Rojik mengusulkan rencana pembangunan pasar ikan di kawasan Jabon.

"Potensi jual beli ikan dan hasil laut di Kecamatan Jabon cukup besar. Kalau tersedia pasar ikan yang memadai di Jabon, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitarnya," tandas Rojik.

Baca juga: Satpol PP Dirikan Tenda Berdalih Siaga Keamanan 24 Jam di Kawasan Mutiara City, Warga Mutiara Regency Tetap Tak Simpati

Hal yang sama disampaikan, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat yang memimpin jalannya hearing. Politisi senior PDI Perjuangan ini, menyoroti kinerja penyuluh Dinas Perikanan, khususnya dalam pendampingan nelayan kupang. Ia menilai masih terdapat nelayan yang mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar solar untuk melaut. Hal itu, akibat kurangnya pemahaman soal mekanisme pembelian BBM bersubsidi di SPBU.

"Sebenarnya, pada nelayan ini dapat membeli solar di SPBU Pertamina dengan melengkapi kartu tanda nelayan dan nomor mesin perahu. Kurangnya pemahaman membuat sebagian nelayan membeli melalui pengepul dengan harga lebih tinggi. Hal ini, perlu menjadi perhatian pemerintah agar melaksanakan sosialisasi yang memadai," paparnya.

Menanggapi semua masukan itu, Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo, Muhammad Yunan Khoiron mengakui pihaknya siap menindaklanjuti masukan dari anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo.

"Kami siap melakukan pembenahan sektor pasar ikan serta meningkatkan kinerja penyuluh perikanan di lapangan. Harapannya, bisa menjadi pasar yang ideal untuk proses jual beli," pungkasnya. Ary/Waw

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru