Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan sidak ke ruang IGD RSUD RT Notopuro yang terendam banjir, akibat guyuran hujan, Sabtu (20/12/2025) sore. Saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi membuat area IGD RSUD RT Notopuro tergenang banjir. Bahkan, air banjir hingga masuk ke ruangan pelayanan bagi pasien.
Dalam sidak itu, Bupati Sidoarjo, Subandi ingin melihat secara langsung kondisi IGD pasca terendam banjir. Selain itu, ingin melakukan pengecekan secara langsung apa yang menjadi penyebab dan langkah apa yang akan diambil untuk memberikan solusi langganan banjir di rumah sakit bertipe A itu.
"Melalui Sidak ini, saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan pasca banjir kemarin. Misalnya bagaimana kondisi pembuangan air sehingga menyebabkan banjir. Setelah melihat secara langsung, maka bisa dipastikan langkah apa yang diambil pemerintah daerah dalam menangani banjir di RSUD ini," ujar Subandi di sela-sela sidak, Minggu (21/12/2025).
Subandi juga menjelaskan terkait penanganan banjir itu. Pihaknya, bakal melakukan kajian bersama pihak Pemerintah Daerah dan pihak RSUD Sidoarjo untuk menyelesaikan masalah banjir itu secara bersama-sama.
"Harapannya, agar pelayanan di RSUD Sidoarjo tidak kembali terganggu dengan banjir. Saat terjadi banjir kemarin, pelayanan sempat sedikit terganggu selama kurang lebih 2 jam. Tapi pihak rumah sakit tetap memberi pelayanan yang maksimal kepada pasien dan mencari solusi agar banjir segera tertangani," ungkap Subandi.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Sementara setelah melihat langsung kondisi sungai sebagai tempat pembuangan air, Subandi menghimbau kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) untuk mengambil tindakan terkait beberapa bangunan liar yang didirikan di sempadan sungai sekitar RSUD Sidoarjo. Menurut Subandi kurang maksimalnya fungsi drainase memicu banjir. Karena itu, pihaknya akan lebih memaksimalkan lagi saluran air yang ada.
"Termasuk juga akan memfungsikan bantaran sungai yaitu 2 meter dari bibir sungai. Tinjau di lapangan ini agar saat diperlukan alat berat untuk menormalisasikan sungai tidak terhambat sejumlah bangunan liar yang ada di sekitarnya," tandasnya.
Tidak hanya itu, kata Subandi pihaknya juga akan meminta masyarakat yang tinggal di bibir sungai agar tidak membuat bangunan di bibir sungai. Termasuk, mendirikan bangunan di atasnya.
"Karena kalau terjadi banjir, maka yang akan rugi masyarakat luas. Apalagi dampaknya sampai mengganggu pelayanan publik seperti rumah sakit. Kami minta Dinas PUBM dan SDA untuk menambahkan pompa air agar saat terjadi banjir segera dilakukan penyedotan," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi