Sidoarjo (republikjatim.com) - Pro kontra soal rencana pembangunan kembali musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat tanggapan serius dari Ikatan Santri Al Khoziny (IS Aluny).
Para alumni salah satu pondok tertua di Sidoarjo ini, memastikan jika pesantren itu tidak pernah mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ketua IS Aluny, KH M Zainal Abidin mengatakan pihak lembaga pesantren sama sekali tidak mengajukan bantuan dana dari pemerintah. Apalagi, untuk pembangunan musalla yang roboh itu.
"Pihak Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran tidak pernah membuat proposal dan tidak pernah mengajukan terhadap pembangunan lembaga ke pemerintah. Itu yang mesti dipahami," ujar KH Zainal Abidin, Jumat (17/10/2025).
Meski demikian, lanjut Zainal yang juga menjabat Ketua PCNU Sidoarjo ini menilai jika pemerintah merasa perlu terlibat dalam proses pembangunan lagi, pihak pesantren tetap akan menerima dengan terbuka. Bahkan juga akan memberi kesempatan.
"Kalau misalnya, pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini sangat kami terima. Misalnya ikut membantu dalam site plan (rancangan) konstruksi sesuai dengan standar nasional, tentu akan kami terima. Karena kami mewakili Alumni juga siap untuk mencari dana sendiri demi pembangunan kembali Pesantren Al Khoziny ini," ungkap Zainal yang juga mantan Ketua KPU Sidoarjo dua periode ini.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Selain itu, Zainal juga menyampaikan para alumni yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara dan bahkan hingga luar negeri, telah menyatakan kesiapannya untuk membantu proses
pembangunan kembali gedung musala tiga lantai yang roboh itu.
"Saat ini, hasil koordinasi para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, hampir semuanya siap membantu dalam rencana pembangunan kembali bangunan yang roboh itu. Saat ini masih banyak alumni yang siap berdonasi dan menggalang dukungan agar bangunan pesantren bisa kembali berdiri," paparnya.
Sementara saat ditanya soal kemungkinan munculnya kecemburuan dari pesantren lain, jika pembangunan Ponpes Al Khoziny Buduran menggunakan dana APBN, Zainal menilai hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi, kata Zainal sampai saat ini, tidak pernah ada permohonan bantuan atau proposal ke pemerintahan.
"Jadi sebenarnya tidak ada pilih kasih. Pesantren Al Khoziny sendiri tidak pernah mengajukan proposal kepada pemerintah. Kendati, pemerintah ikut hadir dalam pembangunan, kami akan menerimanya dengan tangan terbuka," tegasnya.
Sedangkan soal proses hukum, kata Zainal masih terus dalam proses. Pihaknya, juga sangat menghormati proses hukum itu.
"Yang dipanggil pihak polisi tetap didampingi para pengacara dari kami dan lokasi yang dipolice line juga tidak pernah kami mengubah. Semua kegiatan dilaksanakan diluar lokasi yang dipolice line polisi," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi