Surabaya (republikjatim.com) - Partisipasi aktif dari tim Pengawasan Orang Asing (PORA) diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam meningkatkan investasi asing di Jawa Timur. Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Jatim mengundang stakeholder terkait untuk membangun sinergi dan kolaborasi kinerja.
"Kami mengundang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan sejumlah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing untuk mendengar perspektif dari para pelaku usaha," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari saat membuka rapat Tim PORA Tingkat Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/03/2023).
Imam berharap dengan adanya rapat tim PORA ini bisa menjadi wadah serta perwujudan terjalinnya sinergitas dan kolaborasi antar anggota tim PORA tingkat wilayah. Sekaligus memberikan penguatan dalam melakukan tugas pengawasan orang asing.
"Akhirnya dapat berdampak nyata bagi terwujudnya stabilitas keamanan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Meski saat ini telah diberi kemudahan, pelayanan keimigrasian bagi orang asing khususnya bagi investor asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia.
"Karena aspek keamanan negara dan penegakan hukum juga perlu ditegakkan," ungkapnya.
Berdasarkan data penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing, tercatat selama Tahun 2022 sebanyak 227 Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan Tindakan Pro Justitia sebanyak 2 kasus. Penegakan hukum itu, dilakukan oleh 10 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Jawa Timur.
"Hal ini menjadi bentuk nyata dari fungsi imigrasi. Selain imigrasi hadir sebagai fasilitator pembangunan masyarakat dan pelayanan masyarakat, imigrasi juga melakukan penegakan hukum demi terciptanya keamanan negara," tegasnya.
Namun, karena masalah orang asing memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek, baik ekonomi, pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, sosial budaya, keimigrasian dan lain sebagainya, maka kata Imam pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya.
"Ini demi terciptanya keamanan dan ketertiban serta demi menjaga kedaulatan negara," ungkapnya.
Sementara Ketua Bidang Advokasi KADIN Jatim, Reswanda menegaskan para pengusaha sangat menanti forum ini. Tujuannya, untuk mencari solusi dari keinginan pengusaha agar tetap dalam lingkup peraturan yang ada.
"Selama ini, penyelesaian masalah hanya seperti pemadam kebakaran. Tapi, forum ini membuat kita bisa duduk bersama dengan membahas isu-isu strategis dan mencari pemecahan masalahnya agar tercipta iklim investasi bisa lebih kondusif dan mendapatkan kepastian," kata Reswanda.
Dengan adanya forum ini, Reswanda berharap yang tertuang dalam Perpu Cipta Kerja bisa diimplementasikan.
"Adanya forum terbuka seperti ini sangat baik. Kami sangat mengapresiasi perubahan dan niat dari Kanwil Kemenkumham Jatim," tandasnya. Kem/Hel/Waw
Editor : Redaksi
