Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi yang sekaligus menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidoarjo didampingi Kepala Dinas P3AKB Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidoarjo di ruang rapat Pradita BKD Pemkab Sidoarjo, Senin (05/12/2022).
Kegiatan yang diprakarsai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Sidoarjo ini juga mengundang sejumlah narasumber dan Kepala OPD serta perwakilan Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pesertanya diikuti 60 anggota TPPS Sidoarjo.
Subandi mengatakan tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidoarjo sudah banyak melakukan kegiatan mulai dari pembentukan TPPS tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa. Pertemuan koordinasi lintas OPD mulai dari perencanaan sampai tindak lanjutnya rembug stunting hingga audit stunting.
"Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada semua pihak atas kehadirannya pada rapat koordinasi ini. Ini wujud komitmen kita bersama. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini nanti penyusunan Laporan TPPS Kabupaten Sidoarjo dapat segera diupayakan bersama demi percepatan penurunan stunting di Sidoarjo," ujar Wabup Sidoarjo, Subandi kepada republikjatim.com, Senin (05/12/2022).
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten sidoarjo sebesar 14,8 persen. Artinya, untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting tahun 2024, hanya memiliki waktu kurang dari dua tahun lagi.
"Dalam waktu singkat ini menjadi tantangan besar. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. TPPS diminta membuat Laporan Percepatan Penurunan Stunting di daerahnya masing-masing yang akan disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," imbuh Wabup yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Tugas dari TPPS ini, lanjut Subandi untuk mengupayakan koordinasi, sinergi dan untuk mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor. Pelaporan itu dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Yakni Bulan Juli (Semester I) dan Bulan Januari (Semester II) pada tahun berikutnya.
"TPPS Kabupaten Sidoarjo hendaknya dapat mencermati hal ini agar dapat segera menyampaikan laporan TPPS kepada Gubernur Jawa Timur. Melalui rapat koordinasi ini, nanti semua pihak dapat saling memberi kontribusi positif dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang," jelas mantan Kades Pabean Sedati ini.
Subandi berharap tim percepatan penurunan stunting dapat menyusun rencana kerja di semua bidang, mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Yakni baik kegiatan terkait gizi spesifik dan sensitif berdasarkan capaian indikator yang ada di Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maupun Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional - Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (ran pasti).
"Kalau ditemukan hambatan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dapat segera diatasi. Yang diperlukan sinergitas antar OPD dalam percepatan penurunan stunting di Sidoarjo. Manfaat dari pertemuan ini diharapkan semua OPD yang terlibat dalam TPPS Kabupaten mampu membuat identifikasi dan pelaporan Program Percepatan Penurunan Stunting di Sidoarjo sesuai dengan target waktu yang ditetapkan," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
