Sidoarjo (republikjatim.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap Election Visit Program dengan mengundang sejumlah anggota KPU asal luar negeri melihat langsung proses pemilihan langsung yang dilaksanakan di Indonesia melalui pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar di 171 daerah dapat menjadi contoh negara lain dalam proses Pilkada. Apalagi, dalam program ini, anggota KPU asal luar negeri tidak hanya diajak diskusi dan berdialog melainkan melihat langsung proses pelaksaan pemilihan.
Salah satunya melihat Pilkada di Jawa Timur yakni dengan mengunjungi belasan TPS di Surabaya, Bangkalan dan Sidoarjo. Kunjungan dilaksanaan mulai proses pemilihan sampai proses perhitungan. Bahkan sejumlah anggota KPU dari belasan negara lain itu, merasakan aneh dengan adanya sejumlah TPS unik di Jawa Timur. Hal ini disebabkan TPS unik menggunakan dana swadaya sendiri agar terlihat unik dan menarik para pemilih untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya.
"Kami berharap Program kunjungan pemilu (election visit program) yang diikuti beberapa negara luar negeri bisa ditiru dalam pemilihan diluar negeri. Terutama soal upaya dan swadaya yang digelar di sejumlah TPS unik," terang Ketua KPU RI, Arief Budiman kepada republikjatim.com, Rabu (27/06/2018) di Pendopo Delta Wibawa.
Dalam acara ini, KPU RI didampingi sejumlah pejabat lainnya. Diantaranya Komisi II DPR RI, perwakilan Mendagri, BIN, Bappenas, perwakilan Menkopolhukam, Bawaslu serta KPU dan Bawaslu Jatim.
"Kalau bisa diterapkan dalam Pemilihan di negara lain maka bisa menjadi percontohan. Apalagi, regulasi berjalan dan dijalankan dengan benar. Meski ada sejumlah TPS yang terlalu kecil ukurannya tak mengganggu substansi pelaksanaan Pilkada," imbuhnya.
Bahkan dari 171 daerah pelaksana Pilkada, kata Arief yang juga mantan Komisioner KPU Jatim ini, tak ada gangguan signifikan. Hanya saja, yang masih dipantau adalah di Papua. Karena distribusi logistik terhambat karena transportasinya pengantarnya ditembak.
"Tetapi kami harap sampai tujuan hari ini tetap pemilihan hari ini. Tapi kalau terlambat ada pemilihan susulan bergantung penyelenggara di lapangan," tegasnya.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali yang ikut rombongan berharap Pilkada serentak 2018 berjalan aman dan lancar.
"Karena prosesnya berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Itu yang bakal kami kaji di DPR RI," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
