Sidoarjo (republikjatim.com) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim membuat terobosan baru. Kali ini, giliran Lapas Kelas II A Sidoarjo yang meluncurkan pelayanan kunjungan berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Acara peluncuran itu dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati.
Hadir pula dalam kegiatan ini Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono. Sebelum peresmian ini, Kakanwil sempat mencoba aplikasi itu. Hal ini untuk memastikan apakah aplikasi memang benar-benar sudah direalisasikan mulai dari layanan besukan sampai self service untuk Warga Binaan Oemasyarakatan (WBP). Setelah melihat hasilnya, Kakanwil memuji program ini.
"Sejak dipimpin Jumadi, Lapas yang terletak di jantung kota udang itu tumbuh pesat. Inovasi selalu muncul sangat cepat," terang Susy Susilawati kepada republikjatim.com, Kamis (19/04/2018).
Kendati demikian, Kakanwil mengungkapkan jika program ini bukan yang pertama di Indonesia. Tetapi untuk ukuran di Jatim termasuk yang paling lengkap. Karena mulai proses kunjungan hingga pelayanan warga binaan.
"Pelayanan berbasis IT ini tuntutan zaman sekarang. Karena semua harus berbasis IT. Setelah ini tidak ada lagi permainan data yang berujung pungli kepada WBP maupun keluarganya. Karena semua data sudah tersimpan dan bisa dilihat sendiri . Waktu kunjungan juga tidak bisa berlebihan, karena yang menghitung komputer. Tahun ini seluruh Lapas dan Rutan di Jatim harus sudah menerapkan program seperti ini," pintahnya.
Setelah itu Kakanwil meninjau kondisi dalam Lapas. Dalam momen ini, Kadivpas Krismono berinteraksi langsung dengan para WBP. Kadivpas menanyakan perihal pelayanan yang selama ini diberikan oleh petugas Lapas.
"Para WBP yang ditanya kompak memberikan penilaian positif atas pelayanan baru itu," tegasnya.
Sementara Kalapas Sidoarjo, Jumadi menilai ada banyak sekali manfaat dari penerapan aplikasi ini. Salah satunya WBP yang tidak aktif dalam kegiatan pembinaan tidak bisa lagi asal komplain ketika tidak mendapatkan remisi.
"Karena memang sudah ada data yang terstruktur dan terukur. WBP bisa mengukur sendiri, apakah memang mereka layak atau tidak mendapatkan remisi," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
