Sidoarjo (republikjatim.com) - Kendati sudah berjalan bertahun-tahun, proyek pembangunan Frontage Road (FR) Sidoarjo - Waru, hingga kini tampak berjalan di tempat. Hal ini disebabkan pembebasan lahan untuk jalur pengurai kemacetan itu, masih banyak lahan yang belum dibebaskan.
Kendati demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo bakal fokus membebaskan lahan untuk pembangunan proyek FR itu.
"Hingga kini masih ada tujuh desa dan 20 perusahaan yang mengganjal proyek jalan pendamping jalan protokol ini. Makanya yahun ini masalah pembebasan lahan harus tuntas. Itu target kami," terang Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan dan Jembatann Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, Judi Tetra Hastoto, Minggu (08/04/2018).
Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Yudi ini menguraikan dari delapan desa yang terkena proyek, hanya Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan yang pembebasannya tuntas. Oleh karena itu, masih ada tujuh desa yang belum dibebaskan. Masing-masing adalah Desa Waru, Kedungrejo, Tebel, Gedangan, Sruni, Banjarkemantren, dan Buduran.
"Sedangkan jumlah perusahaan yang terkena proyek, awalnya sebanyak 31 perusahaan. Ke-31 perusahaan ini diminta untuk menghibahkan lahannya. Dari metode itu, sebanyak 11 perusahaan sudah menghibahkan lahannya. Tinggal 20 perusahaan yang belum (menghibahkan lahannya)," imbuhnya.
Yudi mengakui pihaknya pihaknya masih berupaya melakukan pendekatan dengan PT Semen Indonesia yang merupakan induk perusahaan dari PT Varia Usaha Beton, sebuah perusahaan yang ada di Desa Waru. Rencana hibah itu masih disampaikan ke pimpinannya di PT Semen Indonesia di pusat.
"Ditunggu saja, hasilnya. Yang jelas, tahun ini harus sudah tuntas sesuai targatnya," tegasnya.
Sementara itu, kata Yudi sejumlah upaya dan berbagai langkah dilakukan untuk mendukung Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo dalam masalah pembebasan lahan untuk FR. Saat ini BPN Sidoarjo dijadikan team leader dan institusi vertikal membentuk Satgas. Tugasnya untuk masalah pengukuran dan administrasi pertanahan, semuanya berada di ranah BPN.
"Makanya BPN ditunjuk sebagai team leader. Meski lahan belum terbebaskan seluruhnya, Dinas PUPR telah memulai pembangunan FR. Dari 13 jembatan yang ada, dinas telah membangun dua jembatan. Salah satunya adalah jembatan di dekat PT Avian, Buduran. Sedangkan jalannya, kami sudah dibangun sejauh 2 kilometer dari 9,2 kilometer yang direncanakan," pungkasnya.
Diketahui, proyek FR bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp 84 miliar. Awalnya, proyek ini dikalkulasi hanya akan menelan anggaran sekitar Rp 45 miliar, yang merupakan hadiah pemerintah pusat karena Sidoarjo dinilai mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut. Namun, setelah dihitung anggaran sebesar itu ternyata belum cukup. Melihat kekurangan ini, Pemkab Sidoarjo menggelar rapat dan Dinas PUPR diminta untuk memaparkan kebutuhan anggaran yang nilainya mencapai Rp 84 miliar itu. Waw
Editor : Redaksi
