Sidoarjo (republikjatim.com) - Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyiapkan program laiknya acara Kelompencapir. Acara singkatan Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) adalah kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Upaya ini, untuk mencarika berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapi para petani di Sidoarjo.
"Kalau saya jadi bupati akan kami dampingi para petani agar hasil panennya maksimal. Kami siapkan sistem seperti kelompencapir. Di acara itu, bupati dan wakil bupati termasuk dinas pertanian akan berbicara soal permasalahan dan solusi bagi petani," ujar Cabup Sidoarjo, BHS di hadapan puluhan petani Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jumat (04/12/2020).
BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan masalah pertanian di Tulangan cukup banyak. Bahkan permasalahan itu, hampir sama dengan yang dialami petani asal 18 kecamatan di Sidoarjo. Yakni yang pertama masalah air. Selama ini, para petani selalu kekurangan air. Bahkan sebelum kemarau petani di Desa Kepadangan sudah kesulitan air dan hanya mengandalkan air hujan.
"Kalau air hujan tidak lancar, petani juga kesulitan menanam padi. Ini tugas pemerintah saat saya jadi bupati. Pemerintah harus bisa menyediakan air sesuai kebutuhan pertanian di seluruh desa dan kecamatan di Sidoarjo. Terutama bagi kecamatan-kecamatan lumbung pangan," imbuh pengusaha transportasi sukes ini.
Selain itu, kata alumni Teknik Perkapalab ITS Surabaya ini kesulitan yang selalu dihadapi petani adalah masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalau pun ada harganya sudah cukup tinggi atau naik setiap memasuki masa pemupukan.
"Sebelum jadi bupati, saya akan melancarkan kebutuhan pupuk bersubsidi tak lebih dari seminggu. Termasuk soal hama wereng, tikus dan hama lainnya itu akan diselesaikan. Karena pemberantasan hama pertanian adalah tugas permerintah. Semua petani akan kita bantu," tegasnya.
Begitu juga soal pemasaran hasil panen. Semua hasil panen l harus diserap dan dimanfaatkan masyarakat Sidoarjo. Baginya, masyarakat Sidoarjo harus menggunakan beras Sidoarjo. Tujuannya agar harga beras stabil dan tidak kena dampak serbuan beras luar daerah dan tidak terpengaruh banting-bantingan harga.
"Kalau harga beras produk petani Sidoarjo rata-rata dihargai Rp 9.700 sampai Rp 11.000 per kilogram, maka masih wajar. Maka harga gabah dari petani cukup dibeli minimal Rp 4.250 per kilogram. Itu sudah menguntungkan petani. Bahkan saya pikir bisa lebih dari harga itu, tapi harus disesuaikan kemampuan konsumen. Tata niaganya harus diperbaiki agar petani sejatahtera," paparnya.
Sementara itu, BHS yang maju bersama Cawabup M Taifiqulbar ini juga menyiapkan subsidi asuransi pertanian. Menurutnya, asuransi gagal panen bakal disubsidi pemerintah sebesar 50 persen. Yakni dari asuransi senilai Rp 36.000 per hektar akan ditanggung pemerintah Rp 18.000 demi meringankan beban petani. Saat petani gagal panen bakal diganti Rp 6 juta per hektar.
"Petani harus dilindungi. Kalau perlu petani harus bisa jadi guru ekstrakurikuler bagi siswa kelas 5 dan 6 SD serta siswa kelas 7 dan 8 SMP agar kenal pertanian karena negata kita agraria. Petani pejuang pangan, sekaligus pejuang dan pengungkit perekonomian. Ada berapa transaksi ekonomi yang dikatrol petani. Mulai adanya harga lauk-pauk, rumah makan dan restoran serta mampu menghidupi dan menyerap tenaga kerja. Kami pun menyiapkan penghargaan bagi petani setiap setahun sekali bagi yang menghasilkan panen 8 ton per hektar dan memenuhi kreteria lainnya. 10 petani bakal diberi reward (penghargaan) sebagai motivasi," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
