Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah pusat melalui Pemprov Jatim mempercepat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 kepada instansi dan kabupaten/kota di Jatim di Grand City Surabaya, Senin (30/11/2020). Percepatan penyerahan DIPA dan TKDD ini agar di awal Tahun 2021 penyerapan anggaran bisa segera dilakukan.
Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menerima DIPA dan TKDD dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta bupati/walikota se Jatim lainnya. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menyerahkan DIPA dan TKDD kepada bupati/walikota mengajak seluruh jajaran Forkopimda se Jatim untuk bersinergi menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2020.
"Bangun sinergi di semua lini, sampai dengan Babhinkamtibmas, Babinsa dan RT/RW," ujar Khofifah.
Khofifah menyampaikan beberapa pesan point penting dari presiden Joko Widodo. Isi pesan ada beberapa poin penting arahan Presiden 25 November 2020 lalu, saat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021.
Pertama, seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga serta para kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran besar, agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin di bulan Desember. Harapannya dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pada kuartal I 2021.
Kedua, bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah Tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal Tahun 2021. Sehingga belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat. Pada akhirnya dapat mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.
Ketiga, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
Keempat, melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Kelima, dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.
"Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD," tegasnya.
Sementara seusai mendapat pengarahan Gubernur Jatim, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono langsung menyampaikan kepada seluruh jajaran kepala OPD untuk bekerja tancap gas melaksanakan APBD Tahun 2021.
"Bu gubernur minta kita tancap gas. Setelah ini, akan kita kerjakan apa yang diinstruksikan itu," pintahnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
