Sidoarjo (republikjatim.com) - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS-Taufiq) bakal memasangi Closed Circuit Television (CCTV) setiap pintu air yang ada di aliran sungai Sidoarjo. Tujuannya, selain mengontrol air saat banjir juga sekaligus agar lahan pertanian terutama tanaman padi bisa mendapat pasokan air secara merata. Sekaligus agar seluruh lahan tanaman bisa ditanami padi 3 kali setahun.
"Program jangka panjangnya harus ada normalisasi sungai. Tetapi, kami akan mencoba sistem manajemen pengendalian air. Setiap pintu air Dam harus diberi CCTV. Petugas pengendali air bakal dikendalikan dengan handy talky. Pengendalian air akan dipusatkan di ruang pengendalian air di Pemkab Sidoarjo," ujar Cabup BHS saat berkunjung ke Pintu Air Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin (12/10/2020).
Menurut BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, saat ini petani sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Yakni untuk menjaga ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan. Karena itu, setiap lahan tanaman padi di Sidoarjo setiap musim hujan tidak boleh banjir. Seperti halnya di lahan tanaman padi 15 hektar di Desa Kalidawir itu.
"Seperti petani di Kalidawir, setahun hanya panen sekali karena saat musim hujan banjir. Itu karena sistem pintu air sebelah timur di Desa Penatarsewu ternyata tak bisa dibuka hingga aif hujan tak bisa dikendalikan karena pintu air menutup terus. Akibatnya, saat musim hujan air meluap masuk ke lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Nanti, ini tidak boleh terjadi lagi," imbuhnya.
Begitu juga dengan soal kelangkaan dan kesulitan pupuk saat masa tanaman padi membutuhkan pemupukan. Hal itu harus dikendalikan karena tugas pemerintah adalah harus menjaga ketersediaan pupuk.
"Kami pun akan menyiapkan bantuan bibit. Yakni bibit unggul akan diberi subsidi agar petani tidak lagi menyiapkan bibit dari hasil panen. Bantuan bibit unggul ini agar hasil panen tidak hanya 6 ton per hektar. Tapi bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar. Termasuk setahun jangan panen sekali, tapi harus bisa tiga kali," tegasnya.
Sedangkan soal hama tikus dan wereng, kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini juga menjadi kendala petani. Baginya hama tanaman padi baik tikus maupun wereng adalah tugas dari pemerintah daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkab Sidoarjo wajib mengendalikan agar hama tikus dan wereng tidak lagi merugikan petani.
"Karena gagal panen bukan sepenuhnya kesalahan petani. Tapi merupakan kesalahan dinasnya. Kami ingin manajemen ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan. Kalau tidakk kekurangan beras maka tidak boleh impor dan warga Sidoarjo harus beli produk padi Sidoarjo. Jangan sampai kayak di pasar, beras kebanyakan dari Pacet dan Lamongan," jelasnya.
Tidak hanya itu, untuk mencapai swasembada pangan, BHS juga akan memberikan subsidi asuransi lahan pertanian yang besarannya mencapai Rp 50.000 per hektar. Rencananya subsidi Pemkab Sidoarjo Rp 25.000 dan petani membayar Rp 25.000.
"Asuransi ini wajib agar saat gagal panen ada ganti ruginya. Inu sekaligus menjadi semangat bagi petani bercocok tanam," paparnya.
Sementara Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Kalidawir, Khoiri mengaku ada sekitar 15 hektar lahan tanaman padi yang selama ini hanya panen sekali setahun. Meski lokasinya diapit dua sungai. Hal itu, karena saat musim kelebihan pasokan air hingga banjir. Saat kemarau kekurangan pasokan air.
"Ini harus diketahui pemerintah dan keluhan petani harus dibantu. Termasum soal pupuk yang utama pupuk TSP yang sudah tidak ada. Kami pun butuh pompa untuk mengeluarkan (menyedot) air saat musim hujan. Kami sangat mendukung program Pak BHS agar petani bangkit dan Sidoarjo mewujudkan swasembada pangan itu," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
