Sidoarjo (republikjatim.com) - Rencana Pemkab Sidoarjo menggelar Pilkades Serentak 6 September 2020 masih mengambang. Hal ini lantaran Pemkab Sidoarjo masih menunggu lampu hijau terkait hajatan demokrasi tingkat desa itu. Meski sudah ada kesepakatan bersama soal hari pelaksanaan Pilkades itu.
Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan Forkopimda Sidoarjo sudah menyepakati menggelar Pilkades Serentak 6 September 2020 mendatang. Rencana itu diputuskan setelah pemkab menggelar pertemuan beberapa kali dengan Forkopimda dan DPRD Sidoarjo soal rencana Pilkades Serentak itu.
"Kami masih minta lampu hijau, minta persetujuan dari Kemendagri. Minimal kalau ada lampu kuning dari Mendagri itu baru bisa dilaksanakan," kata Nur Ahmad Syaifuddin usai rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Soal LPJ APBD 2019, di DPRD Sidoarjo, Senin (13/07/2020).
Plt Bupati yang akrab dipanggil Cak Nur ini menjelaskan jika sebelumnya Pemkab Sidoarjo mendapat surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemkab Sidoarjo untuk menunda Pilkades Serentak 2020 soal pandemi Covid-19. Karena itu, meski bersifat saran, surat dari Kemendagri itu menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.
"Karena itu, meski merencanakan Pilkades Serentak 6 September 2020 lalu, Pemkab Sidoarjo bakal tetap berkonsultasi ke Kemendagri, Pemprov Jatim (Gubernur), Polda Jatim (Kapolda) dan Kodam V Brawijaya (Pangdam). Makanya, sekarang Pak Sekda sudah mengirim surat ke Kemendagri soal pelaksanaan Pilkades itu. Tapi, hingga kini belum mendapatkan jawaban," imbuhnya.
Selain itu, Cak Nur memaparkan pihaknya tidak mau berspekulasi di saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum ada kecenderungan tambahan pasien menurun. Karena itu, Pemkab Sidoarjo bakal menggelar Pilkades Serentak 6 September 2020 itu setelah ada lampu hijau dari Kemendagri dan sejumlah pihak terkait lainnya.
"Saya kira belum turunnya persetujuan dari Kemendagri itu karena angka Covid-19 di Surabaya Raya (termasuk Sidoarjo) belum turun drastis," tegasnya.
Sementara soal anggaran Pilkades Serentak, bagi Cak Nur sudah tidak ada masalah lagi. Justru yang menjadi kekhawatiran Cak Nur adalah berkumpulnya massa saat pelaksanaan Pilkades Serentak itu.
"Kalau massa berjumlahnya 3.000 orang, masih bisa diatur. Tetapi ada beberapa desa yang pemilihnya lebih dari 5.000 orang. Itu tidak mudah mengaturnya," ungkapnya.
Cak Nur mencontohkan misalnya di Kecamatan Waru. Di kecamatan berbatasan langsung dengan Suarabaya ini, rata-rata jumlah pemilihnya berjumlah 10.000 sampai 14.000 pemilih.
"Yang saya takutkan itu, kalau pandemi Covid-19 ini trendnya belum turun, lalu ada kumpulan warga di atas 5.000 orang, kita akan menjadi berita nasional. Dan bahkan internasional. Itu yang saya takutkan," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Pilkades Serentak di Sidoarjo yang diikuti 174 desa itu direncanakan digelar 19 April 2020 lalu. Namun akhirnya ditunda karena adanya pandemi Covid-19 itu. Hel/Waw
Editor : Redaksi
