Sidoarjo (republikjatim.com) - Ribuan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) terpaksa rela antre dengan cara berdesakan di halaman Kantor Pos Indonesia Cabang Sidoarjo. Ini menyusul, pencairan bantuan senilai Rp 600.000 per penerima itu, tidak diatur dan tidak mengindahkan protokol penanganan Covid-19.
Bahkan antrean dan kerumunan massa hampir berjalan beberapa jam tanpa menjaga jarak antar penerima bantuan tidak ada yang mengaturnya. Terkecuali hanya petugas kemanan Kantor Pos. Usai antrean berjalan hampir 3 jam tanpa mengindahkan protokol kesehatan baru datang petugas Polresta Sidoarjo untuk mengantur antrean warga penerima BST itu.
Berdasarkan datanya ada sekitar 9.000 penerima BST itu. Mereka yang menerima berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Salah seorang penerima BST, Fatah mengatakan dirinya sudah antre sejak pukul 08.00 WIB. Akan tetapi sampai pukul 11.30 WIB, dirinya belum menerima bantuan uang tunai itu. Bahkan antreannya berjubel tanpa adanya jaga jarak (physical distancing).
"Sebenarnya saya sendiri sangat khawatir harus berkumpul dengan orang banyak seperti ini. Karena masih dalam pandemi Covid-19 antrean tanpa ada jaga jarak," katanya, Kamis (11/06/2020).
Ketua Satgas BST Kantor Pos Cabang Sidoarjo, Abdul Latif mengaku sebenarnya sudah memberikan jadwal pengambilan bantuan uang tunai itu ke setiap desa. Akan tetapi rencana itu, tidak berjalan dengan baik. Akibatnya menimbulkan kerumunan massa itu.
"Sebenarnya, kami sudah mengatur jadwal pengambilannya setiap wilayah, tapi rencana itu tidak berjalan baik," tegasnya.
Selain itu, Abdul Latif menambahkan BST hari ini itu melanjutkan sisa KPM yang belum tersalurkan pada tahap pertama. Sedangkan untuk periode sekarang penyaluran bantuan tahap kedua.
"Kebetulan saat ini untuk sisa tahap satu masa pencairannya hari ini. Sehingga sangat banyak warga yang datang kesini," ungkapnya.
Sementara secara terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi menegaskan soal banyaknya kerumunan massa dalam pencairan BST itu mengaku banyak data dari Kemensos yang tidak sesuai dengan pengajuan dari desa. Selain itu, tidak berjalannya penjadwalan pencairan.
"Kami sudah berkordinasi dengan Kapolsek dan Kantor Pos, untuk waktu pencairan penerima KPM diperpanjang dua hari lagi. Selanjutnya juga harus diatur antreannya sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19," tandas mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
