Sidoarjo (republikjatim.com) - Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, M Rosul mempersilahkan 54 anggota Panwascam untuk mengundurkan diri dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi tempatnya bernaung dan afiliasinya. Namun demikian, jika puluhan anggota Panwascam tidak mundur dari Ormas juga tidak diberi sanksi dalam bentuk apa pun. Akan tetapi netralitas dan integritasnya tetap harus terjaga selama pelaksanaan Pilgub Jawa Timur Tahun 2018.
"Kami tindak pernah menginstruksikan harus mundur dari Ormas. Tapi kalau memang (anggota Panwascam) mau mundur dari ormas, silahkan membawa surat kesiapan pengunduran diri sekaligus materainya ke Panwaslu," terang M Rosul kepada republikjatim.com, Senin (29/01/2018) sebelum acara Deklarasi Membangun Netralitas dan Integritas Pengawas Pemilu di Tingkatkan Kecamatan dan Desa.
Bagi pria yang sudah 2 kali menjadi anggota Panwaslu ini netralitas dan integritas 54 anggota Panwascam termasuk Petugas Pengawas Lapangan (PPL) itu harga mati. Meski pun sebagian dari anggota Panwascam maupun PPL itu berafiliasi dengan Ormas tertentu.
"Karena tujuan kami dalam kegiatan deklatasi ini netralitas dan integritas itu sudah menjadi harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada paksaan mau mundur (dari Ormas) silahkan dan tak mundur juga silahkan. Jangan sampai salah paham sebelum paham," imbuhnya menjawab isu adanya paksaan anggota Panwascam harus mundur dari Ormas.
Kendati sejak awal, dalam biodata dan kurikulum vitae tidak dicantumkan anggota Panwascam itu ikut Ormas mana saja, akan tetapi Rosul mengaku memahami satu per satu anggota Panwascam itu dari Ormas mana saja. Akan tetapi hal itu bukan menjadi data investarisirnya. Alasannya lantaran sejak awal pendaftaran Panwascam dirinya sudah menghimbau untuk menjaga netralitas.
"Ormas itu hanya jadi pertimbangan saja. Kami melihat acara deklarasi ini ada interpretasi yang berbeda. Karena di dalam kurikulum vitae Panwascam juga tak disebutkan afiliasi ormasnya. Makanya mundur itu tidak ada keharusan. Tapi kalau mau mundur dari organisasi silahkan bawa surat dan materainya. Kami tak mau ada interpretasi berbeda terkait historis acara deklarasi ini," pungkas Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo ini. Waw
Editor : Redaksi
