Sidoarjo (republikjatim.com) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak hanya tinggal 2 bulan lagi. Kendati demikian, puluhan Panitia Pilkades terutama yang melaksanakan Pilkades dengan sistem E Voting dari 14 desa masih tampak kebingungan. Hal itu dapat dilihat saat acara simulasi Pilkades E Voting yang digelar di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perlindungan Keluarga Berencana (PMD PKB) Pemkab Sidoarjo, Rabu (24/01/2018).
Kondisi ini, mendorong Komisi A DPRD Sidoarjo yang menyaksikan simulasi ini mendesak Dinas PMD PKB Pemkab Sidoarjo untuk terus menggelar simulasi Pilkades E Voting agar tidak menimbulkan gejolak saat pelaksanaan Pilkades serentak 25 Maret 2018 mendatang itu. Dalam simulasi ini diikuti 5 panitia Pilkades beserta staf Pemerintahan masing-masing kecamatan serta staf teknologi informasi.
"Sekarang kalau panitianya saja masih bingung, bagaimana saat realisasi Pilkades. Kami minta simulasi ini diulang-ulang agar Sumber Daya Manusia (SDM) Panitia Pilkades terutama yang melaksanakan e voting tidak keteteran saat pelaksanaan," terang Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Taifuqulbar kepada republikjatim.com, Rabu (24/01/2018).
Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Taufiq ini jika kekhawatiran dewan terbukti. Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkades E Voting yang semula digunakan untuk meminimalisir konflik paska Pilkades justru bisa memicu konflik. Apalagi, persiapan dari panitia penyelenggara Pilkades E Voting tidak matang.
"SDM Panitia ini harus terus diasa. Agar saat pelaksanaan mereka benar-benar menguasai teknis Pilkades E Voting ini. Kalau tidak mengusai sementara antrean pemilih cukup banyak bisa memicu masalah tersendiri," imbuhnya.
Selain itu, Taufiqulbar yang juga Sekretaris Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Sidoarjo ini mengingatkan panitia tidak main-main dengan pelaksanaan Pilkades E Voting. Apalagi, hingga memainkan dan memanipulasi data pemilih E Voting dengan memanfaatkan teknologi baru itu.
"Kami tidak ingin dalam Pilkades E Voting ini ada dugaan sarat permainan dan kecurangan berbasis IT. Karena penggunaan IT sarat pembajakan dan permainan data. Ini harus diwaspadai panitia tingkat kecamatan dan kabupaten. Karena itu kami awasi dan pantau secara sinergis," tegasnya.
Sementara itu, panitia Pilkades tingkat Kabupaten selama ini sudah mengikuti pelatihan Pilkades E Voting di Bandung. Mereka berkewajiban mengaplikasikan hasil pelatihan itu, untuk diterapkan Panitia Pilkades tingkat desa yang kemampuan dan SDMnya sangat berbeda-beda itu.
Sementara Sekretaris Pilkades Serentak Kabupaten, Probo Agus Suwarno menegaskan simulasi itu digelar sampai berkali-kali. Bahkan terakhir simulasi sudah tidak ada yang kebingungan. Bahkan panitia Pilkades sangat lancar mempraktekkan Pilkades E Voting itu.
"Panitia Pilkades E Voting sudah lancar. Sosialisasi dan simulasi selanjutnya digelar di tingkat desa," pungkasnya melalui ponselnya.
Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 70 Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dari 14 desa yang menggunakan sistem Electronic Votting (E-Voting) bakal dilatih proses sistem pencoblosan e-voting. Upaya pelatihan itu sebagai salah satu gerak Pemkab Sidoarjo dalam menyiapkan hajat besar Pilkades Serentak 25 Maret 2018 mendatang. Hal ini disebabkan dari 70 desa pelaksana Pilkades 14 diantaranya menggunakan sistem pencoblosan E -Voting. Rencananya Panitia Pilkades Serentak tingkat Kabupaten, bakal menggelar pelatihan e-Voting itu. Mereka yang dilatih adalah panitia Pilkades yang memakai e-Voting, yakni dari 14 desa penyelenggara itu. Waw
Editor : Redaksi
