Sidoarjo (republikjatim.com) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkab Sidoarjo Tahun 2017 dan 2018 relatif cukup tinggi. Yakni Tahun 2017 Silpa mencapai Rp 864 miliar dan Tahun 2018 Silpa mencapai Rp 1 triliun.
Karena itu, sejumlah langkah preventif dan proaktif disiapkan Pemkab Sidoarjo agar pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sesuai dengan target perencanaan. Salah satunya, evaluasi penyerapan dipantau sejak anggaran triwulan pertama Tahun 2019.
"Memang paling rendah serapan Dinas Pendidikan (Dindik). Tapi masalahnya karena dana dari pusat itu baru ditransfer pada akhir triwulan pertama atau akhir Maret 2019 kemarin. Tapi ada juga dinas yang serapannya mencapai 72 sampai 89 persen," terang Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah kepada republikjatim.com, Senin (15/04/2019) petang usai Ekspose Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2019 di Pendopo Delta Wibawa.
Khusus untuk paket pengadaan strategis seperti Frontage Road (FR), saat ini dalam proses tender paket MK (manajemen konstruksi). Baginya Pembangunan frontage road yang selama ini menjadi sorotan publik karena proses pembangunannya sampai sekarang belum rampung harus mendapat perhatian serius.
"Saya berharap proyek frontage road ini segera dibangun. Untuk itu Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air segera melakukan langkah-langkah percepatan, termasuk permasalahan lahan warga dan PT KAI harus diselesaikan," tegasnya.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo, Muhammad Nur menjelaskan Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memiliki Total APBD sebesar kurang lebih Rp 4,846 triliun. Hal ini terdiri Belanja Tidak langsung sebesar Rp 2,399 triliun rupiah dan belanja langsung sebesar Rp 2,447 triliun. Sampai Triwulan Pertama Tahun 2019, belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp 320 miliar atau sebesar 13,35 persen dan belanja langsung sebesar Rp 171 miliar atau sebesar 6,99 persen.
"Dari realisasi belanja langsung sebesar Rp 171 miliar, Rp 19 miliar adalah belanja pegawai, Rp 146 miliar adalah belanja barang dan jasa dan Rp 6 miliar merupakan belanja modal," katanya.
Sedangkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji menguraikan sejak Februari, semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengumumkan 11.059 paket pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Isinya meliputi semua jenis pengadaan, baik pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat, dan tender atau seleksi.
"Khusus pengadaan barang/jasa melalui tender dan seleksi, terdapat 492 paket pengadaan. Adapun Target triwulan satu sejumlah 204 paket. Namun sampai saat ini jumlah paket yang diusulkan untuk diproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berjumlah 66 paket Pengadaan. Terdiri dari 7 Paket Pengadaan Barang, 38 Paket Pengadaan Jasa lain, 12 Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dan 9 Paket Pekerjaan Konstruksi," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo, Asrofi mengaku lamban menyerap anggaran. Bahkan di akhir tri wulan pertama baru terserap 31 persen. Hal ini, kata mantan Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo ini, lantaran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat pencairannya melalui propinsi baru kemudian ke sekolah-sekolah.
"Kalau transfernya dana BOS dan dana tunjangan sertifikasi guru misalnya dicairkan akhir Maret 2019, otomatis serapannya akan terlambat. Jadi itu masalah utamanya. Kalau triwulan kedua kami harap awal Mei sudah ditransfer agar realisasinya bisa lebih cepat. Kalau belanja langsung lainnya tak ada masalah," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
