Sidoarjo (republikjatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi Pemkab Sidoarjo dalam penerapan sistem E Katalog dalam pengelolaan dana desa dan manajemen aset daerah. Hal ini lantaran mampu mencegah terjadinya celah praktek kasus dugaan korupsi.
Hal itu disampaikan sejumlah perwakilan KPK RI saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 di Ruang Delta Karya lantai 2 Kantor Pemkab Sidoarjo, Jum’at (12/04/2019).
Dalam kegiatan pencegahan korupsi, gratifikasi dan praktek suap ini selain dihadiri Bupati Sidoarjo dan Sekda juga dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Sedangkan KPK RI yang hadir yakni Kepala Koordinator Wilayah VI KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, Kasatgas Pencegahan Wilayah VI, Arief Nurcahyo dan Kasatgas Direktorat Gratifikasi, Widyanto Eko.
"Berdasar hasil ekspose kasus di Jawa Timur selama Tahun 2014-2018 ada 18 perkara yang ditangani KPK. Separohnya menimpa Kepala Daerah. Melalui Rakor evaluasi dan rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi ini diharapkan berdampak efektif dalam pencegahan kasus korupsi, gratifikasi dan suap di lingkungan Pemkab Sidoarjo," terang Kepala Koordinator Wilayah VI KPK RI, Asep Rahmat Suwanda kepada republikjatim.com, Jumat (12/04/2019).
Asep mengapresiasi Bupati Sidoarjo dan jajarannya yang mengambil langkah-langkah strategis yang bersifat pencegahan korupsi, gratifikasi dan suap. Misalnya belanja produk sudah menggunakan sistem e-katalog.
"Indeks penilaian KPK menempatkan Sidoarjo pada rangking 15 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur yang nilainya diatas rata-rata dengan nilai 73 persen," imbuhnya.
Menurut Asep indikator yang mendapat penilaian tinggi adalah pengelolaan APBD dengan nilai 93 persen, manajemen ASN 82 persen, pelayanan perizinan 81 persen, kapabilitas pengawas aparatur intern pemerintah mendapat nilai 70 persen, pengadaan barang dan jasa 66 persen dan optimalisasi pendapatan daerah 61 persen.
"Karena itu, KPK mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo menggunakan sistem E Katalog dalam belanja produk. KPK berencana akan mereplikasi sistem belanja E Katalog ini ke sejumlah daerah lainnya. Sedangkan indikator yang mendapat perhatian khusus KPK agar segera disupervisi adalah pengelolaan APBDes dan Menajemen Aset Daerah. KPK menilai kedua indikator ini membutuhkan intervensi dan perhatian khusus," tegasnya.
Kasatgas Pencegahan Wilayah VI KPK RI, Arief Nurcahyo menjelaskan pengelolaan dana desa mendapat indeks penilaian 32 persen dan manajemen aset daerah indeks penilaiannya 42 persen. Penyebab rendahya nilai pengelolaan dana desa karena publikasi RAPBDes belum dilaksanakan semua desa dan transparansi pengelolaan dana desa dengan menggunakan sistem SISKEUDES belum ada perkembangan.
"Penyebab rendahnya nilai manajemen aset daerah ada dua rekomendasi KPK. Pertama Peraturan Bupati/SK Bupati tentang pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) agar diupdate sesuai peraturan perundangan terbaru. Kedua data dan informasi pemanfaatan BMD berupa data aset, pemanfaatan aset, pihak yang memanfaatkan dan TMT pemanfaatan asset yang disahkan pejabat berwenang belum ada," jelasnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mendukung penuh langkah pencegahan yang dilakukan KPK RI di lingkungan Pemkab Sidoarjo ini. Pihaknya berharap seluruh kepala OPD melaksanakan aksi pencegahan di lingkungan instansinya masing-masing. Bahkan Bupati menunjuk Insprektorat menjadi koordinator rencana aksi penerapan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab Sidoarjo ini.
"Rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi ini akan dikoordinir Inspektorat Sidoarjo. Saya berharap kepala OPD memberikan perhatian khusus, agar program ini bisa terlaksana sesuai harapanya," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
