Sidoarjo (republikjatim.com) - Sedikitnya 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak (SRA) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Deklarasi ini, dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin.
Rinciannya 24 SMP merupakan SMP Negeri. Sedangkan salah satu SMP swastanya adalah SMP Pembangunan Jaya.
Dalam deklarasi itu, selain ditandatangani Wakil Bupati, juga ditandatangani, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Asrofi, Asisten II Tata Pemerintahan, Heri Soesanto, para pendidik, peserta didik serta para tenaga pendidik dan orangtua.
"Ada 8 standar dalam menentukan dan menetapkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal itu menjadi syarat utama penetapan Sekolah Ramah Anak," terang Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin kepada republikjatim.com, Senin (10/12/2018).
Pria yang akrab dipanggil Cak Nur ini dalam deklarasi itu diantaranya menjamin, memenuhi, menghargai dan melindungi hak-hak anak. Selain itu, mendukung partisipasi anak serta anti tindakan kekerasan dalam hal apa pun. Sedangkan yang terakhir adalah anti bullying.
"Hal ini mendorong anak makin bebas berkreasi dan mengembangkan kemampuannya kepada hal-hal yang bersifaf positif," paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo, Asrofi menjelaskan sekolah ramah anak ini program yang dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, pihaknya bakal membudayakan sekolah ramah anak ini dengan target bertahap.
"Mudah-mudahan program kali pertama di sekolah ini bisa meminimalisir kasus yang melibatkan kalangan pelajar," tegasnya.
Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo, AKP Rahmatul Laila mengungkapkan ada 60 kasus dalam setahun terakhir yang melibatkan pelajar. Angka kasus itu, menurut perempuan yang akrab dipanggil Laila ini tergolong sangat tinggi.
"Kasus ini tergolong tinggi. Kami berharap dalam program baru ini kasus kriminal yang melibatkan pelajar dan anak-anak bisa menurun," ungkapnya.
Sedangkan Ketua MKKS SMP Swasta Sidoarjo, Abdul Sjukur menegaskan harus ada standar dan kreteria dalam menerapkan program Sekolah Ramah Anak. Selain itu, harus ada pelatihan dan tahapannya.
"Karena kalau tak ada standarnya. Bisa rancu dan bisa membuat siswa dan siswi sekolah kita tidak bisa ditegur dan diingatkan," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
