Bawaslu Minta Pemantau Pemilu Harus Terdaftar Secara Resmi

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SOSIALISASI - Komisioner Bawaslu Sidoarjo sosialisasi ke kalangan Ormas, OKP dan Panwascam di Hotel Swiss Belinn JL Raya Semambung, Juanda, Sidoarjo, Selasa (13/11/2018).
SOSIALISASI - Komisioner Bawaslu Sidoarjo sosialisasi ke kalangan Ormas, OKP dan Panwascam di Hotel Swiss Belinn JL Raya Semambung, Juanda, Sidoarjo, Selasa (13/11/2018).

i

Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo meminta agar pematau pemilu di Sidoarjo bersikap netral. Selain itu, harus berbadan hukum resmi yang terdaftar di Bakesbangpol dan Kemenkum HAM.

Komisioner Bawaslu Sidoarjo, Feri Iswanto mengatakan pemantau Pemilu yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di pemerintah maupun daerah harus dapat membantu pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi lebih lancar dan kondusif. Menurutnya, lembaga pemantau pemilu memiliki standar yang disesuaikan dalam aturan.

"Semua masyarakat bisa ikut dalam memantau pemilu asalkan dilaksanakan dengan benar. Harus bersifat independen bukan partisan. Paling tidak lembaga resmi yang terdaftar," terangnya saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 di Hotel Swiss Belinn, Juanda, Sidoarjo, Selasa (13/11/2018).

Feri yang juga mantan aktivis ini menguraikan akreditasi lembaga sangat penting untuk melegalkan pemantau Pemilu. Diantaranya terakreditasi Bawaslu pusat, provinisi hingga kabupaten/kota. Sehingga, Bawaslu dapat berkoordinasi untuk sama-sama mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu.

"Kami berharap Pemilu 2019 berjalan lancar. Kalau ada masalah bisa segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Karena pelanggaran bakal tetap ditindak Bawaslu," imbuhnya.

Bagi Feri setiap pemantau Pemilu harus mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu. Pemantauan dilakukan dari luar tempat pemungutan suara. Pemantau tak boleh masuk ke dalam proses pemungutan kecuali saat menyalurkak pilihnya.

"Bawaslu bakal memberikan akses untuk setiap Pemantau Pemilu. Jika pengawasan berkaitan pelanggaran dapat dilaporkan secara resmi," tegasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan, M Rosul menegaskan Bawaslu akan menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan Pemilu agar berjalan lancar. Tugasnya, diantaranya menampung sejumlah laporan dan akan menindak pelanggaran Pemilu.

"Untuk setiap laporan akan dicermati dan diverifikasi. Pemantau pemilu sangat membantu dalam proses setiap penindakan pelanggaran Pemilu," tandasnya. Waw

Tag :

Berita Terbaru

Cetak ‘Green Leader’ Masa Depan, 612 Siswa Baru SMK YPM 8 Sidoarjo Bersihkan Sungai Lepas 18.000 Benih Ikan

Cetak ‘Green Leader’ Masa Depan, 612 Siswa Baru SMK YPM 8 Sidoarjo Bersihkan Sungai Lepas 18.000 Benih Ikan

Jumat, 17 Jul 2026 11:06 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 11:06 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun ajaran 2026/2027 di SMK YPM 8 Sidoarjo ditutup dengan cara yang tidak biasa.…

Ditarget Tuntas Tahun Ini, Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp 400 Miliar Kebut Pembebasan Lahan Flyover Gedangan

Ditarget Tuntas Tahun Ini, Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp 400 Miliar Kebut Pembebasan Lahan Flyover Gedangan

Kamis, 16 Jul 2026 18:40 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 18:40 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo benar-benar serius dalam mengurai kemacetan kronis di kawasan Perempatan Gedangan. Langkah konkret ini, terus…

Cetak Lulusan Siap Kerja Nyata, Ilmu Politik UNESA Gandeng DPRD hingga Media dan SMSI Rancang Kurikulum Siap Kerja

Cetak Lulusan Siap Kerja Nyata, Ilmu Politik UNESA Gandeng DPRD hingga Media dan SMSI Rancang Kurikulum Siap Kerja

Rabu, 15 Jul 2026 19:44 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 19:44 WIB

Surabaya (republikjatim.com) - Untuk mencetak lulusan yang tidak hanya jago teori tetapi juga siap tempur di dunia kerja, Program Studi (Prodi) Ilmu Politik…

Hari Pajak 2026, Target Melesat 24,6 Persen, Kanwil DJP Jatim II Pacu Implementasi Coretax dan Perkuat Sinergi

Hari Pajak 2026, Target Melesat 24,6 Persen, Kanwil DJP Jatim II Pacu Implementasi Coretax dan Perkuat Sinergi

Rabu, 15 Jul 2026 17:33 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 17:33 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur (Jatim) II menggelar Upacara Peringatan Hari Pajak Tahun 2026…

Nahkodai Muaythai Sidoarjo 2026 - 2030, Zakaria Dimas Siap Cetak Prestasi Lokal Hingga Internasional

Nahkodai Muaythai Sidoarjo 2026 - 2030, Zakaria Dimas Siap Cetak Prestasi Lokal Hingga Internasional

Rabu, 15 Jul 2026 07:54 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 07:54 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Musyawarah Kabupaten (Muskab) Muaythai Indonesia Pengurus Kabupaten (Pengkab) Sidoarjo Tahun 2026 yang diselenggarakan di…

Prahara OTT Ponorogo, JPU KPK Tuntut Bupati Sugiri Dituntut 7 Tahun, Agus 4 Tahun 8 Bulan dan Yunus 5 Tahun 6 Bulan

Prahara OTT Ponorogo, JPU KPK Tuntut Bupati Sugiri Dituntut 7 Tahun, Agus 4 Tahun 8 Bulan dan Yunus 5 Tahun 6 Bulan

Selasa, 14 Jul 2026 19:38 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 19:38 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Babak baru persidangan kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mencapai puncaknya. Dalam…