Surabaya (republikjatim.com) - Untuk mencetak lulusan yang tidak hanya jago teori tetapi juga siap tempur di dunia kerja, Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mengambil langkah strategis. UNESA secara khusus, melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lintas sektor untuk merombak dan memperkuat kurikulum akademiknya.
Dalam Forum Diskusi Bersama Mitra yang digelar, Rabu (15/07/2026) UNESA menghadirkan perwakilan dari DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bakesbangpol Jatim, pemerintah daerah hingga praktisi media massa yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur.
Langkah kolaboratif ini, diambil untuk memperkuat prinsip link and match antara dunia kampus dengan kebutuhan riil industri dan birokrasi saat ini.
Koordinator Prodi Ilmu Politik UNESA, Dr Mochamad Arif Affandi, S IP, M Si mengatakan tantangan dunia kerja saat ini bergerak sangat dinamis. Lulusan Ilmu Politik dituntut memiliki kemampuan taktis yang melampaui sekadar pemahaman demokrasi dan pemerintahan.
"Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital serta mampu beradaptasi cepat dengan kebutuhan para stakeholder," ujar Arif Affandi.
Dari hasil diskusi itu, salah satu poin krusial yang disepakati penguatan persiapan mahasiswa sebelum terjun magang. UNESA berkomitmen untuk memperbanyak metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan studi kasus. Termasuk, soal pengalaman langsung di lapangan.
"Melalui sinergi multisektor ini, UNESA optimis kurikulum baru yang adaptif dan kontekstual ini akan melahirkan lulusan Ilmu Politik yang siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, pemerintahan dan industri kreatif," paparnya.
Senada dengan hal itu, perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar menekankan lembaga legislatif membutuhkan talenta muda yang mampu menyajikan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka perlu menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan anggaran daerah, evaluasi RPJMD hingga penyusunan policy brief berbasis data," pinta Abdullah.
Tantangan di sektor kepemiluan dan informasi publik juga menjadi sorotan. Perwakilan KPU menyatakan pentingnya pembekalan mengenai tata kelola pemilu, administrasi hingga kemampuan fact-checking (pemeriksaan fakta) untuk menangkal disinformasi.
Sementara dari sudut pandang industri media, Ketua SMSI Jawa Timur, Sokip menyoroti pentingnya penguasaan teknologi komunikasi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagi mahasiswa Ilmu Politik. Di era banjir informasi, kemampuan memproduksi konten yang cepat, tepat dan kredibel adalah kuncinya.
"Memiliki kemampuan teknologi menjadi hal yang wajib. SMSI Jawa Timur siap berkolaborasi erat dengan Ilmu Politik UNESA untuk menggembleng kompetensi mahasiswa di bidang teknologi, jurnalistik dan produksi konten digital," tandas Sokip. Ary/Waw
Editor : Redaksi
