Sidoarjo (republikjatim.com) - Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahun Ajaran 2026/2027 kini berada di titik nadir. Proses yang seharusnya menjadi ruang kompetisi jujur bagi anak-anak Sidoarjo, justru berubah menjadi teka-teki hukum yang penuh kejanggalan.
Masyarakat dan pengamat hukum kini mulai membaca carut-marut ini melalui kacamata hukum integratif. Yakni melihat adanya actus reus (perbuatan nyata yang melanggar) dan mens rea (niat batin yang sistemik) untuk menciptakan ruang gelap dalam penerimaan siswa baru.
Dugaan pelanggaran peraturan secara terang-terangan (actus reus) berhasil terkonfirmasi di lapangan. Salah satu contoh paling gamblang ditemukan pada dokumen Daftar Nama Murid Baru di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Berdasarkan dokumen itu, tercatat ada 306 murid baru yang melakukan daftar ulang. Angka ini l, langsung memicu gelombang protes karena melampaui pagu resmi sekolah. Yakni Pagu Resmi Sekolah sebanyak 284 Kursi (28 Jalur LISCI dan 256 Jalur Reguler). Namun,
realitas daftar ulang mencapai 306 siswa. Terdapat selisih data di lapangan sebanyak 22 siswa gaib di sekolah itu.
"Selisih 22 siswa ini menyusup tanpa adanya pengumuman penambahan kuota secara transparan di aplikasi daring ini, secara hukum, tindakan ini diduga kuat menabrak Pasal 49 ayat (3) Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Di peraturan itu, yang melarang keras sekolah menerima murid melebihi daya tampung yang diumumkan ke publik," ujar Pemerhati Kebijakan Publik dan Pendidikan Sidoarjo, M Badruzzaman kepada republikjatim.com, Senin (06/07/2026).
Lebih jauh, pengamat pendidikan yang akrab disapa Cak Badruz ini mengungkapkan kejanggalan di lapangan ini, diduga erat berkaitan dengan mens rea atau niat sistemik dari penyelenggara untuk membatasi pengawasan publik. Kecurigaan masyarakat memuncak saat portal resmi [https://smp-spmbsidoarjo.id/umum/ppdb_tutup](https://smp-spmbsidoarjo.id/umum/ppdb_tutup) bertingkah aneh.
"Kecurigaan makin kuat saat semua berupaya membuka halaman pengumuman Jalur Domisili yang memegang porsi kuota terbesar yakni 45 persen. Mendadak (tiba-tiba) hilang dari sistem dan tidak dapat diakses secara umum," ungkapnya.
Raibnya data perankingan secara real-time ini, lanjut Badruz diduga sengaja dilakukan untuk menciptakan "ruang gelap". Tanpa adanya transparansi data, masyarakat tidak akan pernah bisa mengontrol apakah selisih kuota seperti di SMPN 5 Sidoarjo murni kesalahan teknis atau merupakan praktik "jalur titipan" dan nepotisme.
"Bagi kami perilaku seperti ini menjadi celah kuat bagi Aparat Penegak Hukum (APH) masuk melaksanakan penyelidikan. Baik itu untuk KPK maupun Kejaksaan atau lainnya. Karena kami menduga ini, permainannya sudah sangat rentan," tegas mantan aktivis 1998 ini.
Dugaan kekacauan SPMB Tahun 2026 ini, seolah menjadi pembenaran atas temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, tata kelola pendidikan di Kabupaten Sidoarjo berada pada level "Rentan" dengan skor hanya 60,62.
"Berdasarkan SPI KPK yang mencengangkan menunjukkan 73,02 persen responden melaporkan adanya perlakuan khusus (istimewa) saat penerimaan murid baru di Sidoarjo.Angka ini berada jauh di atas rata-rata nasional, menegaskan praktik "kursi belakang" sudah menjadi rahasia umum yang kronis. Bahkan bisa jadi mengulang dosa lama Tahun 2025 kemarin," ungkapnya.
Meskipun Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo berdalih selisih angka antara target aplikasi (13.480 kursi) dan kuota riil (14.472 kursi) hanyalah masalah "simulasi" administratif, publik tidak lagi mudah percaya. Masyarakat menuntut sinkronisasi database yang faktual sebelum penetapan murid baru berakhir.
Publik khawatir, Sidoarjo akan mengulang dosa lama pada tahun 2025 lalu, yang mencatatkan skandal luar biasa dengan selisih mencapai 1.104 siswa gaib yang masuk di luar sistem formal.
"Data transparan adalah kunci keadilan. Jangan biarkan nasib anak-anak Sidoarjo ditentukan dalam ruang-ruang di luar sistem yang akuntabel," tandas Badruz yang juga perwakilan elemen masyarakat.
Kini, integritas Sidoarjo sedang dipertaruhkan di meja ujian. Apakah pemerintah daerah berani membuka data demi keadilan hak anak, atau justru tetap memelihara "kursi gelap" demi kepentingan segelintir elite?. Hel/Waw
Editor : Redaksi
