Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Penyerahan dokumen itu, dilakukan secara serentak seluruh pemerintah daerah se Jawa Timur di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur
yang berlokasi di JL Raya Ir H Juanda, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Senin (30/03/2026).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin.
Penyerahan LKPD ini menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Khususnya, pasal 56, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan itu, selanjutnya akan diaudit untuk menentukan opini atas kewajaran penyajian informasi keuangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang memenuhi kewajiban penyampaian LKPD tepat waktu. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
"Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya berharap seluruh daerah di Jatim dapat terus
meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Harapannya, agar tidak hanya tepat waktu, tetapi juga semakin berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," pinta Khofifah Indar Parawansa di sela penyerahan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin menjelaskan penyerahan LKPD Unaudited menjadi tahap awal dalam rangkaian proses audit. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
"Kami mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan laporan. Karena hal itu, mendukung kelancaran proses audit. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan," ungkapnya.
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan harapannya agar hasil audit yang dilakukan BPK RI dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
"Kami berkomitmen untuk mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Kalau di tahun 2025 Pemkab Sidoarjo meraih WTP ke 12, kami berharap di tahun 2026 ini bisa meraih WTP ke 13. Karena itu prestasi yang layak dipertahankan," ucap Subandi.
Menurut Subandi, keberhasilan meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian itu, akan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus terjaga.
"Semoga hasil audit semakin mendorong peningkatan kinerja kami. Khususnya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami ingin memastikan kualitas laporan keuangan tetap baik serta tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel dan berstandar tinggi," katanya.
Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Hal itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," papar mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Diketahui sebelumnya, konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah membawa Kabupaten Sidoarjo kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hal ini wujud pencapaian luar biasa karena menjadi ke 12 kali diterima Pemkab Sidoarjo secara berturut-turut sejak tahun 2013 lalu di bulan April 2025 kemarin.
"Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kewajiban utama pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Alhamdulillah kita mampu mempertahankan capaian opini WTP ke 12 kali di tahun kemarin," ungkap Subandi yang juga mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati selama dua periode ini.
Subandi menilai capaian prestasi itu menunjukkan keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, hal ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD saja. Akan tetapi juga menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah.
"Capaian Opini WTP ini penting dipertahankan, alasannya menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel," jelasnya.
Bupati Subandi juga menyampaikan keberhasilan mempertahankan WTP itu, tidak lepas dari kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ia berkomitmen untuk terus mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempertahankan standar tinggi ini.
"Kami akan terus mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan Opini WTP di tahun-tahun berikutnya," tandasnya optimistis.
Sementara pencapaian WTP ke-12 itu sekaligus menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu dari dua daerah pertama yang menerima LHP LKPD 2024 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berkat ketepatan waktu dalam menyampaikan LKPD unaudited.
"Konsistensi Sidoarjo dalam mempertahankan opini WTP diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab," pungkas Abah Subandi. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
