Oleh
Muhammad Natsiruddin Yahya
(Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
Sidoarjo (republikjatim.com) - Dalam sebuah pesta demokrasi, data pemilih adalah fondasi. Pada akhirnya, angka 1.546.129 jiwa pemilih Kabupaten Sidoarjo pasti akan terus berubah. Namun, melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang konsisten, KPU Sidoarjo memastikan setiap perubahan itu menjadi potret kejujuran demokrasi di Kota Delta.
PDPB bukan sekadar rutinitas administratif saja. Melainkan fondasi utama tegaknya keadilan pemilu. Di Kabupaten Sidoarjo, hasil PDPB Triwulan IV 2025 memang mencatatkan angka pemilih sebesar 1.546.129 jiwa lebih rendah dibandingkan data penduduk wajib KTP sebesar 1.574.220 (data per 2 oktober 2025). Dari angka itu, masih banyak penduduk Sidoarjo yang belum terdaftar sebagai pemilih.
Di balik angka itu, terdapat sederet tantangan fundamental yang perlu menjadi bahan diskusi serius buat kita semua.
Ironi Partisipasi, Kesadaran Publik yang Masih Minim
Mengelola lebih dari 1,5 juta data menggunakan perangkat lunak konvensional seperti tabel Excel menjadi kendala teknis yang nyata. Risiko human error, kelambatan pemrosesan data hingga potensi kerusakan file menjadi ancaman harian bagi operator aplikasi Sidalih. Karenanya, dibutuhkan sistem yang lebih tangguh dan terintegrasi untuk menangani volume data sebesar ini, agar proses pemutakhiran tetap efisien.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menginvestasikan sumber daya yang masif untuk membangun infrastruktur digital. Yakni mulai dari aplikasi sidalih, cek DPT online hingga penyediaan help desk di setiap tingkatan. Meskipun KPU Sidoarjo menyediakan kanal resmi dan WA help desk untuk tanggapan masyarakat, tetapi tingkat partisipasi aktif warga dalam melaporkan perubahan data secara mandiri masih tergolong rendah.
Masyarakat cenderung baru reaktif saat menjelang hari pemungutan suara. Hal ini, menjadi tantangan besar bagi KPU untuk mengubah pola pikir publik agar lebih proaktif dalam menjaga hak pilihnya sejak dini.
Kita menghadapi fenomena 'partisipasi sunyi'. Di mana publik merasa hak pilihnya aman, tanpa merasa perlu memvalidasinya secara mandiri sejak dini.
Portal cekdptonline bukan hanya milik pemilih, tetapi kini menjadi instrumen evaluasi utama bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan PDPB. Transparansi data yang dapat diakses secara publik ini menjadi kontrol sosial. Harapannya, agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) berada pada jalurnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Tantangan di Level Desa Respon Minim
Dalam arsitektur demokrasi kita, desa/kelurahan adalah fondasi paling dasar. Namun, data terbaru dari Kabupaten Sidoarjo mengungkap realitas pahit. Ini karena, fondasi ini sedang mengalami keretakan administratif yang serius. Dari 346 desa/kelurahan, hanya 40 desa yang memberikan respons terhadap validasi data pemilih meninggal dunia.
Angka respons yang hanya berkisar 11,5 persen ini bukan sekadar masalah teknis atau kelalaian administratif saja. Namun ini adalah sinyal bahaya bagi akurasi daftar pemilih dan kredibilitas pemilu di tingkat lokal serta legitimasi Kepala Daerah Terpilih.
KPU Sidoarjo telah berupaya melakukan jemput bola dengan mengirimkan data pemilih meninggal untuk divalidasi. Namun, minimnya balasan dari pihak desa menunjukkan adanya hambatan komunikasi birokrasi yang bersifat struktural. Data pemilih, bukan menjadi prioritas utama untuk direspon desa.
Dinamika Perubahan Data Masuk Strategi Pelaksanaan PDPB 2026
Dinamika pemilih mencakup tiga kategori besar: Ubah Data, TMS dan Pemilih Baru. Ke depannya, perlu mempermudah prosedur perbaikan elemen identitas tanpa birokrasi yang berbelit dan memperkuat sinkronisasi data kematian dengan akta kematian dari Desa hingga Dukcapil.
Belum adanya sinkronisasi data yang otomatis antara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dispendukcapil dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIdalih) milik KPU, menyebabkan munculnya selisih sehingga proses validasi masih bersifat manual dan melelahkan.
Dari 104.314 pemilih baru yang tercatat sepanjang Tahun 2025, menunjukkan pertumbuhan jumlah pemilih yang besar. Salah satu temuan yang berulang munculnya kembali data pemilih yang sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ke dalam data turunan baru dari KPU RI. Hal ini, menciptakan lingkaran setan administratif. Di mana petugas harus melakukan verifikasi ulang terhadap data yang seharusnya sudah terhapus.
Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri menjadi acuan vital. Untuk menjaga kesegaran data, muncul usulan agar sinkronisasi dilakukan setiap 3 bulan sekali. Hal ini, dianggap lebih efektif dibandingkan periode yang lebih lama karena dapat memotret dinamika kependudukan Sidoarjo yang sangat tinggi secara lebih up to date (terkini).
Integrasi Teknologi memperluas pemanfaatan sistem informasi agar laporan dari desa bisa langsung tersinkronisasi ke pusat secara otomatis. Edukasi proaktif mengajak masyarakat agar lebih sadar untuk melaporkan kematian atau perpindahan anggota keluarga secara mandiri.
Tantangan data ganda kini ditangani melalui mekanisme penyelesaian harian. Petugas dan operator Sidalih di KPU Sidoarjo melakukan pencermatan mandiri setiap hari untuk mendeteksi kegandaan identitas guna memastikan prinsip one person, one vote, one value benar-benar terjaga.
PDPB memerlukan sinergi yang lebih dari sekadar koordinasi formal. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk memperluas cakupan wilayah verifikasi faktual (Coklit Terbatas) serta modernisasi teknologi informasi agar pengelolaan data tidak lagi terkendala masalah teknis yang mendasar.
Hanya dengan daftar pemilih yang bersih, kredibel dan mutakhir, kita dapat menjamin setiap suara rakyat Sidoarjo pada pemilu mendatang benar-benar terlindungi. ***
Editor : Redaksi
