Sidoarjo (republikjatim.com) - Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Sidoarjo masa bakti tahun 2025 - 2030 resmi terbentuk melalui Konferensi Cabang (Konfercab) berlangsung di Hotel Shangrilla Surabaya, Minggu (21/12/2025).
Ketua DPP sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah selaku pimpinan sidang Konfercab membacakan surat keputusan rekomendasi Ketua DPC Sidoarjo dan dua nama personil lainnya. Yakni, Ketua DPC dijabat Hari Yulianto, Sekretaris Raymond Tara Wahyudi dan Bendahara Kasipah.
Said Abdullah dalam pidatonya mengatakan Konfercab sebagai agenda konsolidasi lima tahunan PDI Perjuangan. Terutama, untuk mereposisi dan merefresh kepengurusan di tingkatan DPC.
"Saat ini, perkembangan zaman berubah dengan cepatnya, maka kepengurusan dan segenap kader harus adaptif, kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi dalam melaksanakan program perjuangan PDI Perjuangan," ujar Said Abdullah.
Formasi kepengurusan DPC PDI Perjuangan Sidoarjo dengan jumlah pengurus 21 kader. Dengan komposisi latar belakang beragam, yakni mulai dari aktivis partai, profesional, akademisi, praktisi kebudayaan hingga ekonomi kreatif dengan jumlah personil perempuan proposional.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Hari Yulianto ditemui usai acara menyampaikan selain pembentukan pengurus, Konfercab menghasilkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya sikap politik, konsolidasi organisasi dan sejumlah program.
"Untuk sikap politik PDI Perjuangan secara nasional, DPC tentu mengikuti kebijakan DPP. Untuk lokal, kami bakal menjadi mitra kritis pemerintahan Bupati Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana," janji Hari Yulianto.
Karena itu, sebagai mitra Pemkab Sidoarjo, pihaknya bakal mendukung setiap kebijakan atau program dari pemkab untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat. Tetapi jika program itu, tidak berjalan di lapangan, tentu akan memberikan kritik secara terbuka.
"Bahkan, kami juga siap memberi masukan melalui para petugas Partai di DPRD Sidoarjo," katanya.
Pria yang juga anggota DPRD Jawa Timur ini menambahkan untuk konsolidasi organisasi pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, akan dilaksanakan mengacu agenda nasional yang dijadwalkan Januari sampai April 2026 mendatang. Sedangkan program kerakyatan, akan menyesuaikan dengan agenda nasional maupun lokal.
"Untuk program kerja, akan di detailkan kembali sesuai kondisi di Sidoarjo. Tapi, tidak berarti program kepartaian tidak jalan sama sekali. Pada proses transisi kepengurusan ini, kami masih menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) agar sewaktu-waktu bergerak cepat membantu masyarakat terdampak bencana," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga bakal berupaya turun membantu proses evakuasi santri yang jadi korban musibah runtuhnya gedung Ponpes Al Khoziny Buduran beberapa waktu lalu.
"Termasuk, membuka dapur umum dan mendistribusikan makanan dan minuman kepada warga Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin yang terdampak banjir awal Desember 2025 kemarin," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
