Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo perlu segera mengalihkan fokus dari penyusunan grand design penanggulangan banjir ke langkah-langkah mitigasi yang lebih konkret dan mendesak dalam penanganan darurat banjir. Alasan Ketua Fraksi Demokrat - NasDem ini menilai pembahasan panjang mengenai rancangan besar penanganan banjir belum cukup menjawab persoalan yang terus berulang setiap musim penghujan tiba.
"Sekarang ini yang terpenting adalah mitigasi. Jangan sampai bencana itu seperti ‘terencana’. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selalu naik, tetapi mitigasinya tidak berjalan," ujar polisi muda Partai NasDem yang akrab disapa Dimas ini kepada republikjatim.com, Minggu (23/11/2025).
Karena itu, Dimas mendesak anggaran mitigasi bencana banjir dinaikkan. Dalam pembahasan anggaran, Dimas meminta Pemkab Sidoarjo menaikkan alokasi untuk mitigasi bencana banjir itu. Menurutnya, pemerintah daerah langsung merespons permintaan itu dan menyatakan kesiapan memperkuat anggaran.
"Sebagai anggota Banggar, saya minta anggaran mitigasi banjir dinaikkan dan dijadikan skala prioritas. Alhamdulillah, dalam rapat kemarin itu Pemkab Sidoarjo cepat merespon permintaan itu," ungkapnya.
Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo ini memaparkan penguatan anggaran penting dilakukan. Hal ini, karena kerugian akibat banjir terus berulang setiap tahun.
"Biaya perbaikan infrastruktur, kerugian petani, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga beban warga selalu menjadi dampak yang tidak kecil setiap banjir melanda Sidoarjo," tegas politisi muda asal Dapil V Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.
Dimas juga mengingatkan penanganan banjir memang tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun langkah mitigasi tidak boleh menunggu hingga master plan penanganan banjir selesai dirumuskan bersama tim akademisi.
"Penguatan mitigasi, harus mulai tampak melalui pembangunan embung (buzem) di kawasan rawan banjir, penambahan personel satgas air hingga perbaikan tanggul avour di sepanjang aliran sungai," paparnya.
Dimas menegaskan mitigasi merupakan langkah paling realistis untuk menekan risiko banjir sambil menunggu solusi jangka panjang berjalan. Selain menyusun grand design banjir, Pemkab Sidoarjo diminta memastikan upaya mitigasi dilakukan secara paralel dan konsisten.
"Kalau normalisasi sungai dan saluran menjadi salah satu langkah mendesak, terutama melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan akses saluran yang tertutup bangunan atau sampah. Penanganan ini, harus dilakukan secara rutin dan tidak hanya ketika banjir terjadi," ungkap Dimas.
Dimas juga menyoroti pentingnya memastikan rumah pompa bekerja optimal. Sejumlah titik rawan banjir yang selama ini bergantung pada pompa harus mendapat perhatian lebih serius, termasuk penambahan pompa permanen bila dibutuhkan.
"Di kawasan perkotaan misalnya, kami melihat penataan drainase menjadi pekerjaan besar yang harus segera diprioritaskan. Sinkronisasi tinggi saluran antarwilayah perlu dipastikan agar aliran air tidak tersumbat atau terjebak sumbatan. Bagi kami drainase lama yang tidak lagi memadai harus diperbaiki. Sementara di daerah padat penduduk perlu dibangun saluran baru untuk memperlancar aliran air," papar Politisi Muda Partai NasDem ini.
Selain itu Dimas juga menyoroti pentingnya penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan sejumlah area resapan air. Pembangunan di wilayah yang seharusnya menjadi sabuk hijau, bagi Dinas harus dibatasi agar fungsi resapan tetap terjaga selama bertahun-tahun.
"Upaya mitigasi juga dianggap tidak akan berjalan efektif tanpa perbaikan pengelolaan sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu penyebab utama saluran tersumbat, terutama di kawasan permukiman padat dan di perkotaan," tandas Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua BPC HIPMI Sidoarjo ini.
Dimas juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Menurutnya, data terkait risiko banjir harus disatukan dan dikoordinasi dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa, kecamatan, hingga komunitas warga yang peduli dengan lingkungan dan alam.
"Kami berharap partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui program berkelanjutan untuk menjaga kebersihan sungai. Pemkab Sidoarjo harus menghidupkan kembali kegiatan seperti lomba SIDORESIK, yang sebelumnya terbukti mendorong kesadaran warga merawat lingkungan sungai. Karena kegiatan SIDORESIK atau lomba kebersihan sungai terbukti mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai di lingkungan masing-masing," pungkas Dimas. Ary/Waw
Editor : Redaksi
