Sidoarjo (republikjatim.com) - Potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp 1,44 triliun. Potensi itu, setelah dilaksanakan perhitungan berkala selama penggunaan anggaran dengan total nilai mencapai Rp 5,448 triliun itu hingga memasuki akhir Oktober 2025 tidak ada penambahan signifikan.
Besarnya potensi SILPA itu mendapatkan sorotan sejumlah kalangan. Termasuk Pemerhati Anggaran Daerah sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, M Badrus Zaman. Menurut aktivis 1998 ini, menyayangkan besarnya SILPA itu. Padahal, sebelumnya SILPA hanya berkisaran antara Rp 400 miliar sampai Rp 600 miliar.
"Sebagai pemerhati anggaran daerah, kami menyoroti lemahnya Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Kami perkirakan akan ada sisa dana belanja yang tidak terserap dalam rentang yang sangat tinggi. Yakni mencapai antara Rp 1,267 triliun hingga Rp 1,445 triliun. Ini dalam catatan kami masuk SILPA tertinggi selama bertahun-tahun di Sidoarjo," ujar M Badrus Zaman kepada republikjatim.com, Jumat (21/11/2025) malam.
Menurut aktivis yang kerap menjadi narasumber di berbagai acara kegiatan sosial ini, angka potensi SILPA sebesar itu dinilainya sangat fantastis. Hal ini berdasarkan pada data realisasi APBD Perubahan (PAPBD) per 31 Oktober 2025 (data DJPK Kemenkeu).
"Kalau pendapatan daerah diasumsikan tercapai 100 persen dari pagu Rp 5,448 triliun, sementara realisasi belanja daerah per Oktober baru mencapai 61,16 persen dari pagu Rp 6,066 triliun.
Tingginya dana belanja yang tidak terserap ini dipicu rendahnya kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Hal ini jelas perlu digarisbawahi adanya masalah struktural yang serius dalam eksekusi fiskal (keuangan) di Kabupaten Sidoarjo," ungkap aktivis yang akrab disapa Cak Badrus ini.
Badrus menilai, penyebab utama melonjaknya dana yang tidak terserap adalah rendahnya kinerja penyerapan belanja. Meskipun diperkirakan terjadi lonjakan penyerapan pada dua bulan terakhir yang mendorong realisasi total mencapai 76,16 persen (skenario konservatif) hingga 79,16 persen (skenario optimis), target ini tetap menyisakan dana belanja lebih dari 20 persen yang tidak terserap.
"Dana sebesar Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,4 triliun ini, potensi belanja yang gagal direalisasikan. Itu termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset pelayanan publik dan program perlindungan sosial lainnya," tegas Badrus.
Menurut Badrus dalam perspektif ekonomi, tingginya sisa belanja ini menunjukkan opportunity cost yang signifikan. Yakni dana triliunan itu tidak berputar di masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan membuktikan ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerjemahkan perencanaan anggaran menjadi tindakan nyata yang berorientasi pada pelayanan publik.
"Tingginya dana yang tidak terserap sebesar itu, bukanlah termasuk dalam indikasi kehati-hatian anggaran, melainkan indikator inefisiensi dan kurang optimalnya tata kelola keuangan daerah. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa menterjemahkan penggunaan anggaran dalam pembangunan dan pelayanan publik," ungkap Badrus.
Karena itu, lanjut Cak Badrus pihaknya mendesak Pemkab Sidoarjo untuk menyusun Perencanaan APBD di masa depan yang jauh lebih realistis dan mencerminkan kapasitas eksekusi yang sebenarnya. Masalah serapan belanja daerah yang menumpuk di Kas Daerah (Kasda) harus segera diatasi di tahun anggaran berikutnya.
"Misalnya melalui akselerasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tapi kalau tidak, rendahnya serapan belanja akan terus berulang, dan manfaat APBD tidak akan pernah dirasakan secara maksimal oleh seluruh warga Sidoarjo dan potensi SILPA bakal terus tinggi dan bahkan bisa berpotensi naik dari tahun ke tahun," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
