Sidoarjo (republikjatim.com) - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti sejumlah ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 saat memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna, Sabtu (01/11/2025). Fraksi Partai Golkar menilai arah kebijakan fiskal yang disusun Pemkab Sidoarjo belum sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Wahyu Lumaksono mengatakan dari total belanja daerah dalam RAPBD 2026 mengalami penurunan signifikan. Yakni dari Rp 5,94 triliun Tahun 2025 menjadi Rp 5,13 triliun di Tahun 2026 atau turun 13,7 persen. Hal ini dinilai Fraksi Partai Golkar, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan ada skala prioritas pada kebutuhan dasar publik (pelayanan umum).
"Saat ini, kami (Fraksi Partai Golkar) mencatat ketimpangan struktural dalam komposisi belanja. Misalnya, anggaran untuk Rapat Koordinasi (Rakor) mencapai Rp 11 miliar. Sementara untuk BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut layanan dasar masyarakat hanya Rp 1,1 miliar," ujar Wahyu Lumaksono yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo ini kepada republikjatim.com, Sabtu (01/11/2025) usai Rapat Paripurna.
Tidak hanya itu, khusus soal pendapatan asli daerah juga dinilai Fraksi Partai Golkar kurang realistis. Disebutkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 pada sejumlah pos pajak justru lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa data menunjukkan terdapat beberapa anomali perencanaan. Diantaranya
Pajak Jasa Perhotelan: realisasi 2024 sebesar Rp 24,06 miliar, tetapi target 2026 hanya Rp 20 miliar.
Pajak Jasa Parkir: realisasi 2024 sebesar Rp 12,84 miliar, target 2026 turun menjadi Rp 9,5 miliar.
Pajak Air Tanah: realisasi 2024 mencapai Rp 7,42 miliar, target 2026 hanya Rp 6,78 miliar.
Sementara total PAD yang diusulkan dalam RAPBD 2026 tercatat Rp 1,318 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2024 yang mencapai Rp 1,407 triliun.
"Kami juga menilai terdapat beberapa target PAD yang tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Kami mendesak agar Pemkab Sidoarjo merevisi target PAD dengan basis kinerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang riil di tengah - tengah masyarakat," pinta Wahyu Lumaksono yang dikenal sebagai politisi muda Partai Golkar dari Dapil III meliputi Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Krembung dan Kecamatan Prambon ini.
Sedangkan untuk sektor retribusi, Fraksi Partai Golkar juga mencatat terdapat beberapa hal serupa. Sebut saja, target retribusi Pasar Tahun 2026 ditetapkan Rp 16,93 miliar. Padahal realisasi Tahun 2024 mencapai Rp 18,47 miliar.
"Sebaliknya, hanya retribusi beberapa hasa tertentu yang menunjukkan kenaikan signifikan. Yakni dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 26,14 miliar naik targetnya menjadi Rp 28,67 miliar pada Tahun 2026," ungkap Wahyu yang tercatat sebagai anggota Komisi D DPRD Sidoarjo ini.
Namun kondisi paling parah dinilai Fraksi Partai Golkar ada pada dunia pendidikan. Hal ini, karena anggaran pada dunia pendidikan merosot sampai 37 persen. Kondisi ini dianggap dapat melanggar amanat konstitusi.
Di dalam bidang pendidikan, Fraksi Partai Golkar menyoroti penurunan anggaran yang sangat tajam. Yakni dari Rp 1,53 triliun pada Tahun 2025 menjadi Rp 954 miliar pada Tahun 2026 atau turun 37,7 persen. Akibatnya, porsi belanja pendidikan hanya mencapai 18,6 persen dari total APBD. Presentasi itu, jauh di bawah amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan minimal 20 persen.
"Penurunan anggaran pendidikan ini menjadi tolak ukur kemunduran dalam pembangunan melalui dunia pendidikan terutama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kami (Fraksi Partai Golkar) mendesak Pemkab Sidoarjo agar alokasi anggaran pendidikan dikembalikan sesuai ketentuan konstitusional itu minimal mencapai 20 persen," tegas Wahyu.
Tidak hanya soal PAD dan anggaran pendidikan, persoalan utama di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga diblejeti (dikupas) Fraksi Partai Golkar Sidoarjo. Diantaranya soal banjir, kesehatan dan lingkungan.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Partai Golkar menilai penanganan banjir belum menyentuh akar persoalan. Data BPBD 2024 menunjukkan 9.121 keluarga di enam kecamatan terdampak banjir. Namun program pembangunan drainase sepanjang 20 kilometer senilai Rp 58 miliar dinilai belum cukup maksimal.
"Karena itu, kami (Fraksi Partai Golkar) mendesak Pemkab Sidoarjo segera menyusun Grand Design penanganan banjir terpadu. Yakni mulai berkoordinasi dengan BP DAS Brantas, dan menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) seperti diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025," pintanya.
Sedangkan dalam bidang kesehatan, penurunan alokasi anggaran juga terjadi di beberapa sektor kunci. Diantaranya anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) turun 6,8 persen menjadi Rp 574,5 miliar. Kemudian RSUD Sidoarjo Barat turun 17,2 persen menjadi Rpn95,6 miliar. Begitu juga dengan anggaran Puskesmas turun 11,5 persen menjadi Rp 118,3 miliar.
"Bagi kami pemangkasan beberapa pos anggaran kesehatan ini, bisa berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan menggangu program layanan percepatan penanganan stunting di Kota Delta," ungkapnya.
Sementara anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo lainnya, Muhammad Dian Felani menambahkan persoalan di bidang lingkungan hidup juga mengalami kontraksi. Menurut Dian anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) berkurang 33,7 persen dari Rp 127,3 miliar menjadi Rp 84,3 miliar. Padahal, data di DLHK Jawa Timur menunjukkan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Kecamatan Krian telah mencapai 167 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
"Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera memperkuat sistem pemantauan udara real-time. Hal ini, menyesuaikan target Indeks Kualitas Udara Daerah (IKUD) dengan standar nasional serta mengadopsi skema insentif lingkungan bagi desa/kelurahan yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan hidup," pinta M Dian Felani yang tercatat sebagai anggota Komisi B DPRD Sidoarjo ini.
Politisi muda Dian Felani ini menilai soal sektor ketenagakerjaan yang belum tertangani optimal. Berdasarkan data BPS Jawa Timur 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 6,49 persen. Jumlah itu, tertinggi di Jawa Timur. Program ketenagakerjaan dalam RAPBD 2026 disebut hanya menyentuh 2,5 persen dari total data jumlah pengangguran itu.
"Kami (Fraksi Partai Golkar) mendorong dinas terkait untuk meningkatkan program pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja dan penguatan wirausaha muda berbasis industri lokal," papar politisi muda Partai Golkar asal Dapil I meliputi Kecamatan Sidoarjo, Buduran dan Kecamatan Sedati ini.
Selain itu, lanjut Dian Felani Fraksi Partai Golkar juga menyoroti lambatnya pemulihan Pasar Krian yang terbakar pada Tahun 2024 kemarin. Fraksi Partai Golkar meminta agar pembangunan Pasar Krian yang terbakar dilakukan secara transparan, berpihak kepada pedagang terdampak dan dilengkapi fasilitas modern yang lebih aman serta tertata.
"Fraksi kami juga mendorong skema relokasi pedagang bersifat sementara yang humanis. Harapannya, agar pedagang tetap bisa beraktivitas sambil menunggu proses pembangunan pasar yang terbakar selesai," jelasnya.
Bagi Fraksi Partai Golkar, kata Wahyu Lumaksoni saat ini dibutuhkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang berkesesuaian dan berkeadilan. Bagi Wahyu, saat ini Fraksi Partai Golkar juga bakal mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara detail dan terinci. Hal ini, agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2026 itu, bisa benar-benar berpihak kepada rakyat atau warga Kabupaten Sidoarjo.
"Bagi kami persoalan efisiensi anggaran, bukan berarti memangkas pelayanan publik. Tetapi mengalihkan sumber daya anggaran dari yang tidak produktif ke sektor yang lebih strategis dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Sidoarjo. Karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif dan berorientasi. Terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, bukan soal asal memangkas anggaran seperti yang sudah terjadi saat ini," tandasnya.
Sementara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga menjabat Sekda Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati belum memberikan jawaban soal pemangkasan sejumlah pos anggaran kebutuhan dasar warga Sidoarjo itu saat dikonfirmasi melalui nomor ponselnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
