Sidoarjo (republikjatim.com) - Para pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo untuk menambah jumlah kuota lowong pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Ini menyusul, adanya lowongan sebanyak 108 bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan saat Job Fair, Selasa (21/10/2025) kemarin langsung habis.
Padahal, dalam pelaksanaan Job Fair Inklusif Hybrid di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo yang digelar Disnaker Pemkab Sidoarjo kemarin itu dilaksanakan selama dua hari. Yakni mulai tanggal 21 sampai 22 Oktober Tahun 2025.
Kondisi ini, membuktikan jika penambahan kuota lowong kerja bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo masih jauh lebih dari harapan ideal bagi para penyandang disabilitas yang mencari pekerjaan di perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan disahkan dan diterbitkannya Perda tentang Penghormatan dan Perlindungan Disabilitas dalm Perda Nomor 11 Tahun 2024 yang disetujui DPRD Sidoarjo sebagai Perda inisiasi DPRD Sidoarjo pada akhir Tahun Anggaran 2024 kemarin.
"Belajar dari pengalaman Job Fair kemarin, kami berharap jumlah lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo ditambah. Tentunya kalau kuota lowong pekerjaan bagi penyandang disabilitas ditambah oleh Disnaker Pemkab Sidoarjo, maka jumlah perusahaan yang ikut job fair juga harus ditambah. Jangan hanya puluhan perusahaan tapi kalau bisa ratusan perusahaan agar para penyandang disabilitas bisa bekerja merata di beberapa perusahaan yang beroperasi dan tersebar di Kabupaten Sidoarjo," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Abdillah Masih kepada republikjatim.com, Senin (27/10/2025).
Berdasarkan laporannya, saat Job Fair Tahun 2025 kemarin, Disnaker Pemkab Sidoarjo mengajak 10 perusahaan yang menyediakan lowongan 108 pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Padahal, prakteknya di hari pertama sudah ada sebanyak 150 lebih penyandang disabilitas yang melamar lowongan pekerjaan itu melalui aplikasi online dan akun milik Disnaker Pemkab Sidoarjo yang diberi nama https://siapkerja.sidoarjokab.go.id/.
"Para penyandang disabilitas itu, semua mengajukan lamaran pekerjaan dalam bursa kerja Tahun 2025 itu di akun itu. Bahkan, para penyandang disabilitas ini, juga mengajukan dan memilih lowongan lamaran pekerjaan itu sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing di akun yang disediakan berbagai perusahaan di Kabupaten Sidoarjo itu," ungkap Abdillah Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo ini.
Bagi politisi senior DPC PKB Kabupaten Sidoarjo yang akrab disapa Cak Nasih ini, selama melibatkan lowongan bagi kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo akan selalu menjadi Job Fair Inklusif yang luar biasa. Hal ini lantaran ada penyamarataan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Apalagi, pelaksanaannya juga sebagai kegiatan yang baru pertama dilakukan itu. Hal ini, menjadi bentuk perhatian Disnaker Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.
"Itu artinya kegiatan ini sangat diharapkan bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Apalagi di akhir Tahun 2024 kemarin, DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan kado manis kepada para sahabat-sahabat penyandang disabilitas dengan diterbitkannya Perda tentang Penghormatan dan Perlindungan Disabilitas dalam Perda Nomor 11 Tahun 2024 yang sudah disahkan bersama tahun kemarin itu," tegas Abdillah Nasih yang juga menjabat DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Daerah Pilihan (Dapil) VI wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Menurut Cak Nasih, penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Mereka juga harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan serta perlindungan dalam lowongan dan bersekempatan bekerja di dunia formal. Abdillah Nasih juga yakin setiap manusia terlahir dengan kelebihannya masing-masing.
"Karena itu, tidak pantas terbesit sikap membeda-bedakan para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dengan para pencari lowongan kerja pada umumnya. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada perusahaan - perusahaan yang sudah memberikan partisipasinya dengan membuka lowongan pekerjaan bagi sahabat-sahabat penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai keahlian dan kemampuannya masing-masing kemarin itu," jelas politisi PKB asal Kecamatan Waru ini.
Cak Nasih berharap semakin banyak perusahaan di Sidoarjo yang juga menyediakan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Ia yakin perusahaan - perusahaan seperti itu, bukan hanya mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan saja. Akan tetapi, juga mendapatkan berkah bagi perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas.
"Semoga job fair inklusif itu, tidak hanya diselenggarakan tahun ini saja. Kami juga akan berkomitmen Tahun 2026 nanti, job fair khusus bagi penyandang disabilitas ini harus diperbanyak bisa tiga kali lipat dari tahun ini. Kalau perlu bukan hanya untuk job fair saja, tetapi juga untuk pelatihan-pelatihannya kepada mereka para penyandang disabilitas di Sidoarjo agar lowongan kerja formil semakin terbuka bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo," papar Cak Nasih yang juga sempat dua kali menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo yang membidangi soal Kesejahteraan dan Pendidikan itu.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H M Dhamroni Chudlori. Menurut politisi senior PKB ini, Job Fair Inklusif Hybrid yang melibatkan para penyandang disabilitas ini, menjadi wujud nyata komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab Sidoarjo dalam kesetaraan dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, tidak sedikit penyandang disabilitas mampu membuktikan dirinya dengan berbagai kesuksesannya. Mereka mampu berprestasi dan berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang pekerjaan dan olahraga misalnya.
"Termasuk, di dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan ini. Kita percaya setiap individu termasuk teman-teman penyandang disabilitas memiliki potensi besar, semangat dan kemampuan yang luar biasa untuk berkontribusi dalam dunia kerja nyata yang formil. Karena itu, beri kesempatan yang besar agar mereka membuktikan kemampuannya. Salah satunya dengan menambah jumlah lowongan kerja bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo agar bisa bekerja di lapangan kerja formil," pinta politisi senior PKB Kabupaten Sidoarjo yang akrab disapa Cak Dham ini.
Menurut Dhamroni pekerja informal dan keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas juga masih menjadi isu saat ini. Sebagain besar penyandang disabilitas di daerah masih bekerja di sektor informal atau bergabung pada usaha kecil bersifat kekeluargaan. Keterbatasan fasilitas publik dan sarana kerja yang ramah disabilitas serta masih adanya stigma sosial menjadi penghambat utama penyelesaian dalam kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.
"Fakta ini menunjukkan kelompok rentan belum sepenuhnya mendapatkan akses yang setara dan pemerataan itu. Karena itu, tantangan bersama kita hari ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, ramah dan adaptif agar potensi mereka dapat berkembang secara maksimal dengan menambah jumlah lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo saat ini," urai Dhamroni yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.
Bagi Dhamroni saat ini yang dibutuhkan adalah harus disusun kebijakan strategis berupa road map pasar kerja yang mengarusutamakan inklusifitas, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan diskriminasi serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas di setiap tempat kerja (perusahaan). Hal itu, akan menjadi landasan penting bagi Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan, produktif dan berkelanjutan dalam memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.
"Harapan dari implementasi kebijakan strategis itu, menuntut pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha dan industri sebagai penyerap tenaga kerja inklusif, komunitas disabilitas sebagai mitra advokasi dan pendamping serta perguruan tinggi sebagai penyedia riset, inovasi dan pelatihan vokasi. Kolaborasi multi pihak ini, diharapkan mampu menutup kesenjangan keterampilan atau skill gap serta memperluas akses kerja bagi kelompok rentan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah," papar politisi senior PKB asal Dapil III meliputi Kecamatan Tulangan, Prambon, Krembung dan Kecamatan Wonoayu ini.
Tidak hanya itu, Dhamroni juga berharap kegiatan Job Fair Inklusif itu menjadi momentum awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam membangun dunia kerja yang adil, inklusif dan berkeadilan sosial bagi semua. Selain itu, akan mendorong kesempatan kerja setara, mengurangi diskriminasi serta memperbaiki aksesibilitas fasilitas kerja bagi para penyandang disabilititas di Kabupaten Sidoarjo.
"Kita juga berharap Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi contoh daerah yang progresif dalam mengintegrasikan prinsip inklusifitas dalam pembangunan daerah. Terutama dalam memberi kesempatan para penyandang disabilitas bekerja di ruang kerja formal itu," tandas Dhamroni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini.
Sementara Kepala Disnaker Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia mengaku siap menambah jumlah lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo saat pelaksanaan Job Fair Inklusif Hybrid selanjutnya. Pihaknya bakal menginventarisir seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang siap dan bisa memberikan lowongan kerja bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.
"Kami siap melaksanakan permintaan dan dorongan para pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo itu. Karena itu bagian upaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan datanya angka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo masih menjadi isu yang sangat krusial. Berdasarkan data BPS, angkat TPT di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan 1,56 persen. Dari 8,05 persen di Tahun 2023 menjadi 6,49 di Tahun 2024. Tahun 2025 ini Pemkab Sidoarjo menargetkan angka TPT di Kabupaten Sidoarjo menjadi 5,40 persen. Meski angka itu menunjukkan perbaikan, tetapi terdapat kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dengan kompetensi angkatan kerja lokal di Kabupaten Sidoarjo. Karena akan berupaya mengurangi keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas juga masih menjadi isu saat ini," pungkasnya. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
