Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi berita hoak, berbau SARA dan praktek money politik dalam Pemilu 2019 mendatang. Jika ditemukan praktek kampanye menggunakan berita hoak, isu berbau SARA dan menggunakan money politik untuk mengajak konstituen memilih, Bawaslu tidak segan-segan bakal memproses pelanggaran Pemilu itu.
"Kalau ada kampanye memanfaatkan berita hoak, mendiskreditkan dan memicu isu SARA maupun ujaran kebencian serta menggunakan money politik, kami langsung bertindak. Karena tindakan kami itu sebagai bentuk pencegahan," terang Komisioner Devisi Sengketa, Bawaslu Propinsi Jatim, Totok Hariyono kepada republikjatim.com, Selasa (02/10/2018) disela-sela acara Sosialisasi Pengawasan Kampanye bertema Kampanye Mendidik Tanpa Isu Sara dan Money Politik yang diikuti ratusan peserta di Hotel Sofia Juanda, Sidoarjo yang digelar Bawaslu Sidoarjo.
Selain itu, lanjut pria yang akrab dipanggil Totok ini, yang perlu diperangi lainnya adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri maupun TNI dalam kampanye serta keterlibatan perangkat desa. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.
"Silahkan memilih Caleg maupun lainnya lewat visi misi dan track record calonnya. Bukan karena iming-iming hadiah uangnya agar tujuan mencapai Pemilu murah bisa terealisasi," imbuh wartawan senior ini.
Oleh karena itu, dalam sosialisasi yang diikuti sejumlah organisasi dan elemen masyarakat itu, Totok berharap kerjasamanya untuk berperan aktif dalam pencegahan. Apalagi, dalam sosialisasi ini pesertanya cukup lengkap. Mulai anggota Panwascam, PPK, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), perwakilan Partai Politik (Parpol), Organisasi Kemahasiswaan dari seluruh kampus di Sidoarjo hingga perwakilan wartawan.
"Peran aktif seluruh elemen masyarakat itu penting. Karena bagi Bawaslu saat ini semua daerah masuk daerah rawan. Makanya kami tak henti-hentinya menggelar sosialisasi. Termasuk mendisiplinkan diri karena semua rawan. Ini upaya pencegahan dini yang bisa dilakukan," tegasnya.
Bahkan untuk pencegahan dini, Bawaslu tak segan-segan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah agar tidak ada ASN yang terlibat kampanye pemilu termasuk pejabat negara. Terkecuali bagi yang mengajukan cuti.
"Bawaslu RI pun bekerjasama dengan setiap Polda untuk melacak medsos penyebar hoak, kebencian dan berbau isu SARA lewat patroli ciber yang servernya ada di Bawaslu RI," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
