Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan perwakilan warga dari belasan desa dan kelurahan di Kecamatan Taman, Sidoarjo yang mengikuti acara 'Diseminasi Iptek Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia' mengaku kaget jika Indonesia memiliki lembaga yang mengurusi nuklir. Alasan warga, selama ini nuklir dikenal warga berhubungan dengan persenjataan dan rudal yang menghancurkan di dalam peperangan.
Lembaga ini bernama Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten). Bapeten merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung ke presiden.
Dalam acara yang digelar di Pesantren Modern Bumi Shalawat ini, membuat warga terperangah. Mereka tak mengira jika di sekeliling mereka selama ini terdapat nuklir.
"Bapeten merupakan institusi yang jarang dikenal publik. Karena itu saya kenalkan warga Sidoarjo agar tahu negara memiliki Bapeten. Uang pemerintah juga digunakan untuk Bapeten. Selama ini Bapeten tak bersentuhan langsung dengan masyarakat tetapi keberadaannya sangat penting," terang Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali kepada republikjatim.com, Jumat (28/09/2018) sore.
Bagi Syaikhul acara ini mengenalkan salah satu lembaga non kementerian. Meski selama ini Bapeten dianggap tidak strategis karena anggaran dan supportnya minim. Akan tetapi tugas dan fungsinya sangat penting bagi warga Indonesia.
"Memang teknologi nuklir tidak meluluh soal senjata, tapi nuklir justru ada dimana-mana bukan hanya persenjataan. Bisa ada di buah-buahan maupun ke peralatan lainnya. Karena Bapeten juga mengawasi radiasi itu," tegas politisi PKB ini.
Sementara Kepala Humas dan Protokoler Bapeten, Abdul Qohhar menegaskan warga tidak perlu takut dengan nuklir. Karena nuklir sebenarnya ada dimana-mana. Misalnya ada di buah-buahan, sayuran, bidang kesehatan dan lainnya.
"Jadi masyarakat Sidoarjo tak perlu takut dan khawatir. Karena Bapeten selalu mengawasi dan bekerja optimal," ungkapnya.
Qohhar memastikan saat ini tugas Bapeten lainnya adalah memberikan izin klinik dan perusahaan. Berdasarkan datanya sudah ada 11.000 operasi klinik kesehatan dan industri. Sedangkan yang disanksi hukum ada 23 perusahaan dan sebagian besar sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Kalau sudah tahu Bapeten dan tugasnya warga harus jadi mitra. Mau melaporkan perusahaan atau klinik kesehatan yang belum mengantongi izin Bapeten. Karena izinnya ada 2 yakni dari Menkes dan Bapeten dengan bidang tugas izin yang tidak sama," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
