Sidoarjo (republikjatim.com) - Plt Bupati Sidoarjo, Subandi menyambut kehadiran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr H Hendrar Prihadi di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Rabu (15/01/2025).
Selain mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala LKPP beserta rombongan di Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6.0. Subandi juga menyampaikan apresiasi atas setiap upaya memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini, selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
"Tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5.0 yang selama ini digunakan," ujar Subandi.
Katalog Elektronik versi 6.0 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan. Seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini, juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time.
"Integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi. Hal ini, sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30 persen, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi," ujar Subandi.
Sunandi menguraikan secara otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.
"Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa. Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.
Subandi berharap hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Diharapkan kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Sidoarjo.
"Fokus pada Produk Lokal dan UMKM yang diprioritaskan," tegasnya.
Sementara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Dr H Hendrar Prihadi menyampaikan jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp 1.200 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri. Hal ini mampu melibatkan Rp 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8 persen.
"Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama," paparnya.
Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Hal itu sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Belanja Daerah serta Kementerian/Lembaga mensyaratkan minimal 40 persen digunakan untuk produk dan jasa UMKM.
"Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah. Bahkan, melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa kalau UMKM dilibatkan," paparnya.
Hendrar juga menyebut Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (Machine-to-Machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.
"Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual. Kami memastikan standar SNI dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar," pintanya.
Sementara acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihandojo, Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ary/Waw
Editor : Redaksi
