Sidoarjo (republikjatim.com) - Laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim). Capaian opini WTP ini menjadi yang kesebelas kalinya berturut-turut diperoleh Pemkab Sidoarjo sejak Tahun 2013 lalu.
Opini WTP LKPD Pemkab Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 diterima Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi mewakili Bupati Sidoarjo dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jatim Karyadi, Kamis (02/05/2024).
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023 itu, diserahkan serentak kepada 37 kabupaten/kota di Jawa Timur di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim. Dari 37 entitas itu, tidak termasuk Kota Madiun dan Pemprov Jatim yang sudah diserahkan terlebih dahulu.
Wabup Sidoarjo, Subandi merasa bersyukur untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP setiap tahun. Menurutnya, capaian itu menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Capaian ini menjadi bukti Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Subandi usai menerima Opini WTP di BPK Perwakilan Jatim, Kamis (02/05/2024).
Subandi menjelaskan capaian Opini WTP di setiap LKPD penting dipertahankan. Alasannya, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.
"Ini artinya setiap pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan regulasi dan transparansi," katanya.
Subandi meminta jajarannya untuk terus mempertahankan Opini WTP ini. Kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo harus terus ditingkatkan. Menurutnya, capaian Opini WTP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara bagi pembangunan.
"Opini WTP ini juga merupakan bukti APBD Pemkab Sidoarjo dikelola secara bijak dan profesional," tegasnya.
Sementara dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 itu dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah. Selain itu, juga dihadiri Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V H Ahmadi Noor Supit. Ary/Waw
Editor : Redaksi
