Sidoarjo (republikjatim.com) - Rapat internal Badan Anggaran DPRD Sidoarjo yang digelar secara tertutup menghasilkan suara mayoritas (kecuali PKB) untuk memberikan anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk pembangunan RSUD Sidoarjo barat. Anggaran ratusan miliar ini bakal dimasukkan dalam APBD Tahum 2019.
Kendati belum menjadi keputusan bersama, akan tetapi hasil suara mayoritas fraksi ini memberi gambaran pembangunan RSUD Sidoarjo barat menjadi keinginan bersama.
"Pengajuan anggaran sebesar Rp 360 miliar ini, akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo. Karena sudah ada nota yang disepakati mayoritas fraksi untuk pembangunan RSUD Sidoarjo barat menggunakan APBD 2019," terang Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Hadi Subiyanto kepada republikjatim.com, Selasa (28/08/2018) di Ruang Komisi B DPRD Sidoarjo.
Menurut politisi Golkar ini, pembangunan RSUD Sidoarjo barat menjadi prioritas yang memang harus segera diwujudkan. Baginya, yang menjadi kesepakatan mayoritas fraksi pembangunannya menggunakan APBD.
"Kami ingin pembangunan RSUD Sidoarjo barat menggunakan dana sendiri dan bukan menggunakan dana sistem KPBU seperti yang diharapkan eksekutif," tegas anggota Banggar ini.
Hal senada disampaikan Rizal Fuadi anggota Banggar dari Fraksi PAN, yang hadir dalam rapat internal Banggar DPRD Sidoarjo itu. Menurut Rizal, dana sebesar Rp 360 miliar memang diajukan mayoritas fraksi untuk pembangunan RSUD Sidoarjo barat.
"Seluruh fraksi kecuali PKB sudah sepakat menggunakan dana APBD untuk pembangunan RSUD Sidoarjo barat," katanya.
Sementara selain membahas soal RSUD Sidoarjo barat, dalan rapat internal Banggar DPRD Sidoarjo itu juga dibahas nasib pembangunan gedung terpadu. Rizal menjelaskan, empat fraksi masing-masing F-PAN, F-Golkar Bintang Persatuan, F-PDIP dan F-PKS sepakat menolak pembangunan gedung terpadu. Sedangkan dua fraksi lain yakni F-Demokrat dan F-Gerindra absen. Sementara Fraksi PKB tetap menyetujui pembangunan gedung terpadu aatu atap itu.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sidoarjo, M Heru Sulthon berharap eksekutif dan legislatif tak mengedepankan egonya masing-masing. Baginya pembangunan RSUD Barat dan gedung terpadu itu harus segera direakisasikan.
"Soal anggarannya, kami serahkan keputusannya ke Pemkab dan Dewan selaku pemangku kebijakan. Karena RSUD barat dibutuhkan warga Sidoarjo barat dan gedung terpadu untuk peningkatan pelayanan masyarakat," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
