Sidoarjo (republikjatim.com) - Kesiapan pelaksanaan Pemilu 14 Pebruari Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dipantau Plh Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Selasa (13/02/2024). Adhy Karyono bersama Forkopimda Jatim meninjau langsung logistik Pemilu yang berada di Kantor Kecamatan Buduran.
Sidak logistik Pemilu 2024 ini diikuti Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kajati Jatim dan Pangkoarmada II. Kedatangan Adhy Karyono didampingi Ketua KPU Jatim dan Ketua Banwaslu Jatim.
Tiba di Kantor Kecamatan Buduran, mereka disambut Forkopimda Sidoarjo. Diantaranya Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo serta Kajari Sidoarjo. Tampak pula Ketua KPU dan Ketua Banwaslu Sidoarjo yang juga ikut menyambut rombongan kedatangan Forkopimda Jatim itu.
Plh Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan kedatangannya untuk memastikan logistik Pemilu yang dilaksanakan besok terpenuhi. Adhy juga memastikan pendistribusian semua logistik Pemilu berjalan lancar. Mulai dari surat suara, kotak suara maupun formulir dapat tersampaikan ke masing-masing desa atau kelurahan sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS.
"Kami tadi menanyakan dari sisi prosedur ke Bawaslu. Semua sudah sesuai dan akan ada pengawalan sampai TPS. Malam hari pun tetap akan ada pemantauan," ujar Adhy Karyono yang juga menjabat Sekda Jatim ini usai mengecek logistik Pemilu di kantor Kecamatan Buduran, Selasa (13/02/2024).
Adhy memastikan jumlah logistik Pemilu di seluruh Jawa Timur tidak ada yang kurang. Dipastikan jumlahnya sudah lengkap, sebelum bergeser ke desa atau kelurahan. Pihaknya juga akan mengantisipasi bencana pada pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 besok.
"Kita nanti juga mengantisipasi tempat TPS nya di tempat yang aman dan ada skema kalau misalnya terjadi bencana. Karena BPBD juga sudah menyiapkan tempat-tempat tertentu sebagai alternatif saat terjadi bencana," tegasnya.
Sementara itu, Plh Gubernur Jatim Adhy Karyono juga menyampaikan netralitas ASN adalah harga mati. Menurutnya, netralitas ASN dalam Pemilu menjadi salah satu faktor pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan kondusif. Karena itu, pihaknya meminta kesepakatan netralitas ASN yang dilakukan bersama pimpinan daerah di Jatim harus dijaga.
"Kalau kita evaluasi (pelaksanaan Pemilu) Tahun 2019, salah satu pemicu (ketidakkondusifan) adalah netralitas ASN yang berpihak. Kami berkali-kali bersepakat dengan seluruh bupati, walikota, Sekda dan Forkopimda menyatakan kita harus netral," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
