Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono merekomendasikan sejumlah pembangunan insfrastruktur perhubungan di Sidoarjo. Sejumlah rekomendasi itu, pasca politisi Partai Gerindra itu menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, Senin (13/08/2018).
Saat di Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, rombongan Bambang Haryo Soekartono ditemui Kepala Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, Sigit Setiawan. Sedangkan di Dishub Pemkab Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono ditemui Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq beserta sejumlah stafnya.
Hasilnya, sejumlah rekomendasikan itu diantaranya Bambang bakal mendorong direalisasikannya terminal barang. Selain itu, juga merekomendasikan pembangunan tempat Uji KIR. Hal ini disebabkan Dishub Pemkab Sidoarjo sudah menyediakan lahan untuk pembangunan lahan uji KIR itu.
"Kami bakal mendorong realisasi dan rancangan Dishub Pemkab Sidoarjo ini. Karena Sidoarjo termasuk wilayah transit sebelum ke Surabaya. Semua ini untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur," terang Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Senin (13/08/2018).
Tidak hanya pembangunan terminal barang lanjut Bambang, Terminal Larangan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo harus dioptimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yakni dengan menjadikan Terminal Larangan menjadi sentra terminal. Yakni menjadi pusat transportasi publik baik super massal (Kereta Api), massal (bus) maupun angkota umum.
"Masalahnya Terminal Larangan masuk tipe B yang dikelolah propinsi. Sehingga tak maksimal. Sekarang kami dorong untuk menjadi Terminal Tipe C lagi agar dikelolah Pemkab Sidoarjo. Karena letaknya strategis ada di pusat kota," imbuhnya.
Selain itu, kata Bambang rekomendasi lainnya adalah pelebaran jalan di sekitar Aloha. Hal ini disebabkan adanya penumpukan arus lalu lintas pengguna jalan di sekitar Aloha itu. Hanya saja, yang menjadi kendala adalah tanah itu milik TNI AL. Oleh karenanya, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan untuk proses hibah lahan untuk perluasan jalan itu.
"Agar kemacetan di jalur itu bisa terurai. Karena kalau macet logistik bisa terhambat bakal merugikan perekonomian," tegasnya.
Sedangkan rekomendasi yang tak kalah penting adalah pembangunan overpas (jembatan di atas jalan tol). Hal ini disebabkan 7 overpass di Sidoarjo kerap mengalami kemacetan saat pagi dan sore hari. Hal ini disebabkan jalur hanya untuk satu kendaraan harus bergantian.
"Harusnya jasa marga membangun overpass karena padat jalurnya sekarang. Saya upayakan berkoordinasi dengan Dirut Jasa Marga agar uang tol bisa untuk pembangunan 7 overpass di Sidoarjo," pintahnya.
Sementara di Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo ada 2 rekomendasi. Yakni pembangunan Frontage Road (FR) dan menjaga tata ruang hijau untuk lahan pertanian.
"Agar lahan pertanian produksi tetap dipertahankan. Kalau FR akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertahanan agar hibah lahan 1,25 kilometer milik TNI bisa dihibahkan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq mengaku sudah mempersiapkan lahan untuk terminal barang itu. Yakni di by pass Krian dan jalur arteri Porong.
"Kami tak ingin ada truk antre stand by di jalur arteri Porong dan di by pass Krian. Tapi kalau tak ada terminal barang yang memadai kami tak bisa menindak mereka," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
