Sidoarjo (republikjatim.com) - Ribuan buruh dari berbagai perusahaan berkumpul di Alun-alun Sidoarjo Selasa, (01/05/2018). Mereka bakal menggelar aksi di Gedung Grahadi Surabaya untuk peringatan Hari Buruh 1 Mei 2018.
Seketika kawasan alun-alun Sidoarjo yang dijadikan titik kumpul untuk melanjutkan perjalanannya ke kantor Gubernur Jawa Timur itu dipenuhi massa buruh. Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang hadir ditengah-tengah buruh ini bersama Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Fadli Mulyono.
Kehadiran Wabup ini untuk memberangkatkan ribuan buruh ke Surabaya. Para buruh mulai berdatangan di Alun-alun Sidoarjo sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka menggunakan puluhan truk dan ratusan motor. Dalam kesempatan ini, para buruh sempat menggelar aksi sosial santunan kepada puluhan anak panti asuhan. Santunan diserahkan secara bergantian oleh Wabup Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Ketua SPN (Serikat Pekerja Nasional) Sidoarjo, Sugiyono serta Ketua SPI (Serikat Pekerja Independent) Sidoarjo, Edi Kuncoro.
Sebelum pemberangkatan, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meminta para buruh untuk fokus pada tujuan yang menjadi tuntutan aksinya. Aksi yang dilakukannya hendaknya disampaikannya dengan damai.
"Mari fokus pada tujuan. Jadikan gerakan ini gerakan damai yang fokus pada tujuan awalnya," pintahnya.
Selain itu, Cak Nur menguraikan kegiatan yang dilakukan buruh pada Hari Buruh seperti ini hal biasa. Ia berharap para buruh bijak dalam menyuarakan aspirasinya. Ia meminta apa yang menjadi tuntutannya dapat dilakukukan secara proporsional.
"Yang terpenting harus melakukan sesuatu yang bijak dan proporsional. Jangan sampai masalahnya ada di pusat, justru bertengkarnya di daerah. Itu keliru. Kalau masalahnya di pusat, tujuan perjuangnya harus dibawa ke pusat, bukan didaerah," tegasnya.
Cak Nur yang juga menjabat Ketua LKS Tripartit Sidoarjo ini menilai hubungan pemerintah, buruh dan pengusaha di Sidoarjo selama ini berjalan baik. Untuk menyikapi Tenaga Kerja Asing (TKA), Nur Ahmad Syaifuddin meminta aturan dan prosedur perekrutannya harus benar-benar di taati.
"Kami berharap semua pihak dapat mengawasi perusahaan yang memperkerjakan TKA secara illegal," ungkapnya.
Kendati demikian, kata Cak Nur jika ada laporan mengenai hal itu, pemerintah akan segera menindaklanjutinya. Sanksi dan deportasi akan diberlakukan bagi TKA yang melanggar ketentuan yang ada. Baginya TKA yang diperkerjakan harus benar-benar memiliki kompetensi yang tidak dimiliki tenaga kerja lokal. TKA tidak diperbolehkan mengisi pekerjaan yang dapat dilakukan pekerja Indonesia.
"Semua pihak harus mengawasi, bukan hanya Disnaker (Dinas Tenaga Kerja). Tapi semuanya, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, mohon agar segera dilaporkan," tandasnya. Waw
