NGAWI (Republik Jatim) - Seruan people power oleh sekelompok elit politik tertentu mendapat tanggapan terbalik dari Ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah (PDM) Ngawi Romadhon Abdul Karim. Menurutnya, gerakan tersebut sangat inkonstitusional.
"Bahwasanya Pemilu 2019 telah berakhir percayakan hasilnya kepada penyelenggara pemilu (KPU- red). Kita mengharap warga masyarakat Ngawi untuk tidak terpancing ajakan yang bertentangan dengan konstitusi," terang Romadhon Abdul Karim, Sabtu, (18/05/2019).
Romadhon pun mengapresiasi positif terhadap KPU dan Bawaslu serta jajaranya yang telah bekerja secara profesional dan penuh dedikasi. Demikian juga kehadiran TNI dan Polri telah sukses mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut hingga selesai.
Sementara terkait urusan Pilpres, Romadhon menerangkan kalau itu sudah menjadi wewenang KPU serta Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Menurut dia, masyarakat seharusnya mendukung perjuangan KPU dan Bawaslu yang telah berjuang melaksanakan pemilihan umum serentak yang aman, damai serta transparan.
"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak baik. Apalagi dalam suasana Ramadhan. Urusan pilpres, kita tunggu keputusan KPU secara resmi. Dengan demikian mari ciptakan situasi yang adem," pungkasnya. (And)
