Sidoarjo Sukses Pertahankan Opini WTP 6 Kali Berturut-Turut


Sidoarjo Sukses Pertahankan Opini WTP 6 Kali Berturut-Turut BERTAHAN - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Kamis (23/05/2019).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP yang keenam kalinya ini diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dianggap baik.

Penyerahan WTP itu, diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/05/2019). Opini WTP itu diterima langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Hari Purwaka dengan predikat opini WTP.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Hari Purwaka mengatakan pemeriksaan atas LHP LKPD Pemkab Sidoarjo Tahun 2018 ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Sidoarjo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan. Diantaranya standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengapresiasi Pemkab Sidoarjo atas keberhasilannya dalam mempertahankan predikat opini WTP selama enam kali berturut-turut," terang Hari Purwaka kepada republikjatim.com, Kamis (23/05/2019) petang.

Lebih jauh, Hari ada catatan sedikit yang perlu dibenahi. Beberapa perhitungan aset dan perhitungan beban penyusutan juga belum akurat. BPK berharap aplikasi penghitungan penyusutan yang selama ini digunakan Pemkab Sidoarjo disesuaikan dengan standar perhitungan pemerintah.

"Temuan BPK terkait persoalan aset terjadi di semua pemkab/kota di wilayah Jatim. Pencatatan aset menjadi perhatian BPK untuk ditindaklanjuti pemkab/kota," imbuhnya.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menjelaskan predikat opini WTP merupakan pencapaian kinerja bersama seluruh OPD yang berkomitmen untuk membuat pelaporan keuangan yang sistemable dan tertib aturan. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

"Pencapaian opini WTP ini hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di Pemkab Sidoarjo. Ini juga merupakan penyelarasan dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sidoarjo," paparnya.

Selain itu, opini WTP adalah wujud dari apresiasi BPK untuk Pemkab Sidoarjo. Ada beberapa rekomendasi dari BPK yang akan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepan terutama terkait pengelolaan aset daerah ada yang belum tersertifikasi.

"Total aset Pemkab Sidoarjo cukup besar yaitu sebesar Rp 17,3 triliun yang didalamnya terdapat aset tetap sebesar Rp 15 Triliun yang semuanya diperiksa BPK. Alhamdulillah ternyata semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah," katanya.

Abah Ipul menambahkan prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Sidoarjo. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar audit yang lebih tinggi kepada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang. Soal sejumlah catatan yang harus segera diperbaiki antara lain penanganan aset yang pencatatannya masih ada yang harus diperbaiki.

"Kami mengajak kepada semua OPD untuk segera memperbaiki hingga dinyatakan tepat oleh BPK. Catatannya tidak banyak, melainkan seputar pencatatan nilai aset dan catatan kecil lain. Setelah ini, langsung siselesaikan bersama," tegasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo, Noer Rochmawati menegaskan pihaknya akan segera memperbaiki beberapa catatan dari BPK. Meski tidak banyak, bagi Ima, sapaan Kepala BPKAD Sidoarjo, catatan itu harus segera ditindaklanjuti.

"Kami menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan. Penggunaan sistem akrual sejak 2015 oleh Sidoarjo menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu," urainya.

Bagi Ima WTP yang diraih Sidoarjo salah satunya karena Sidoarjo dinilai menerapkan Standart Pengendalian Internal (SPI) yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan (kesalahan) terus menurun.

"Penerapan SPI Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien," tandasnya. Waw